Sumbawanews.com,- Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat berdemonstrasi damai di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (15/6), menyuarakan delapan tuntutan keras terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merusak demokrasi, memperdalam ketimpangan ekonomi, dan mengancam hak asasi manusia. Aksi yang diikuti ratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat—mahasiswa, buruh, pedagang kaki lima, driver ojek online, hingga akademisi—berlangsung tertib, dengan orasi, puisi, dan pertunjukan teatrikal menghiasi jalannya demonstrasi.
Salah satu inti protes adalah penolakan terhadap pengesahan UU Polri 2026 dan UU TNI 2025 yang dinilai sebagai pintu masuk militerisme yang semakin masif. Koordinator Lapangan Muhammad Ichsan Aditya menyebut kedua undang-undang itu disahkan secara “ugal-ugalan,” tanpa konsultasi publik yang memadai, dan berpotensi melemahkan akuntabilitas institusi keamanan. “Ini bukan reformasi, ini rekonstruksi kekuasaan militer di ruang sipil,” tegasnya.
Selain itu, massa mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai kebijakan yang dijalankan tanpa dasar akademik atau perencanaan anggaran yang realistis. Menurut Ichsan, program-program itu justru membebani APBN, mengalihkan dana dari sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, tanpa menyelesaikan akar masalah kemiskinan.
Kondisi ekonomi nasional yang memburuk menjadi sorotan utama. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mendekati Rp18.000, sementara harga bahan bakar minyak terus melonjak. “Kita tidak sedang menghadapi kenaikan harga, tapi kehancuran bertahap,” ujar Aditya. Ia memperingatkan bahwa kombinasi inflasi, pelemahan mata uang, dan pemborosan anggaran bisa memicu krisis multidimensi—mulai dari pangan hingga ketahanan sosial.
Tuntutan juga menyentuh isu HAM. Massa mengecam belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat, serta kriminalisasi terhadap aktivis dan tokoh masyarakat. “Kita masih menyaksikan orang-orang yang diculik, ditahan, dan dihukum karena berbicara. Ini bukan negara hukum, ini negara impunitas,” teriak salah satu orator.
Khusus bagi masyarakat adat, aksi ini menjadi suara atas ancaman eksploitasi alam yang semakin sistematis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Tanah adat dirampas atas nama pembangunan, sementara tentara berdiri di belakang perusahaan tambang. Ini bukan pembangunan, ini kolonialisme versi baru,” tegas Ichsan.
Delapan tuntutan yang dibawa massa adalah:
1. Cabut UU Polri 2026
2. Cabut UU TNI 2025
3. Kembalikan militer ke barak
4. Hentikan program Makan Bergizi Gratis
5. Hentikan Koperasi Desa Merah Putih
6. Turunkan harga BBM
7. Stabilkan nilai tukar rupiah
8. Hentikan eksploitasi alam terhadap wilayah adat
Di tengah aksi, Ike Wijayanti, pedagang kopi keliling berusia 40 tahun, berdiri di depan mikrofon dengan suara bergetar. “Saya jual kopi dari gerobak, tapi saya juga punya hak untuk hidup layak. Jangan naikkan BBM, pak. Kami sudah tak mampu. Tolong lihat kami—bukan sebagai pengemis, tapi sebagai rakyat yang ingin sejahtera.”
Aksi ini dianggap sebagai pembuka gelombang protes lebih besar di Surabaya. “Ini baru awal,” ujar Aditya. “Kami akan terus bergerak, hingga tuntutan kami didengar—bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh hati nurani bangsa.”
Pihak kepolisian mengaku mengawasi aksi secara ketat namun tidak mengganggu jalannya demonstrasi. Tidak ada bentrokan, tidak ada penangkapan. Hanya suara-suara rakyat yang menggema di dinding Grahadi—suara yang tak lagi bisa diabaikan.
