Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Sony Sanjaya yang sedang ditangani kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Penunjukan ini menjadi bagian dari reshuffle struktural yang bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga yang sempat tercoreng oleh skandal keuangan.
Agustina, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), membawa latar belakang sebagai auditor profesional dengan rekam jejak dalam pengawasan keuangan negara. Kehadirannya di BGN dinilai sebagai sinyal kuat pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG yang menjangkau 60 juta penerima manfaat dan menelan anggaran hingga Rp36,6 triliun.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan, pilihan terhadap Agustina bukan sekadar perubahan nama, melainkan strategi sistemik. “Ada mantan Wakil BPKP di BGN. Pasti itu tujuannya untuk meningkatkan optimalisasi sekaligus transparansi dari penggunaan anggaran,” ujarnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 5 Juni 2026.
Bersamaan dengan Agustina, Mayor Jenderal Trenggono juga dilantik sebagai Wakil Kepala BGN, sementara Nanik Sudaryati Deyang resmi menjabat Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pernyataan pertamanya, Nanik menegaskan tiga prioritas utama: pembenahan tata kelola, evaluasi efektivitas program, dan penguatan akuntabilitas anggaran.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke penerima yang membutuhkan, bukan menghilang di tengah jalur birokrasi,” kata Nanik di Kantor BGN, Kamis, 4 Juni 2026.
Agustina menambahkan, penguatan sistem informasi dan integrasi data akan menjadi fondasi baru dalam pengambilan kebijakan. “Kami akan membangun mekanisme pelaporan real-time yang terbuka, sekaligus mengintegrasikan rekomendasi dari lembaga pengawas seperti BPK dan KPK,” ujarnya.
Selain itu, BGN akan memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk peningkatan pelatihan bagi penyedia makanan dan pemeriksaan berkala terhadap standar keamanan pangan. Langkah ini menyusul insiden keracunan makanan di Cianjur yang memicu kekhawatiran publik.
Dengan kehadiran figur-figur yang memiliki integritas dan kompetensi teknis di jajaran pimpinan baru, pemerintah berharap BGN bisa kembali menjadi contoh lembaga yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga dipercaya. Transparansi bukan lagi sekadar janji—tapi menjadi prasyarat operasional.
