Sumbawanews.com,- Karyawan kini sering menyerahkan tugas kritis kepada agen kecerdasan buatan yang mampu masuk ke sistem perusahaan, menjalankan alat digital, dan mengubah data atas nama mereka. Fenomena ini memicu ancaman keamanan siber baru yang disebut “borrowed authority” — kewenangan pengguna yang dipinjam oleh agen AI tanpa pengawasan langsung. Menurut Kunal Anand, Chief Product Officer F5, tren ini membuat tim IT harus tidak hanya memantau data yang dibagikan, tetapi juga membatasi aksi nyata yang bisa dijalankan agen AI secara otomatis. Laporan F5’s 2026 State of Application Strategy menunjukkan 66 persen organisasi telah mengizinkan AI menyesuaikan kebijakan dan konfigurasi sistem secara mandiri.
Untuk mengatasi risiko ini, F5 meluncurkan F5 Workforce AI Security, solusi agentless yang memberi visibilitas penuh dan kontrol kebijakan terhadap semua aktivitas AI, baik yang dijalankan langsung oleh karyawan maupun oleh agen yang bertindak atas nama mereka. Solusi ini bekerja di jalur lalu lintas data tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan di endpoint, dan terintegrasi dengan infrastruktur SASE yang sudah ada. Fitur utamanya mencakup deteksi layanan AI di browser dan alat pengembang, analisis konteks interaksi AI dengan pengguna tertentu, serta pencegahan tindakan berisiko sebelum dieksekusi melalui pemeriksaan pemanggilan alat di server Model Context Protocol.
F5 mengintegrasikan kontrol berbasis jaringan langsung ke dalam browser, command line interface, hingga coding agent, memungkinkan perusahaan mengizinkan, memblokir, atau memodifikasi perintah AI sebelum tindakan berbahaya terjadi. Solusi ini melengkapi platform keamanan AI F5 yang pertama kali diperkenalkan pada Juni 2026 dan diperluas dengan fitur AI Gateway pada Agustus 2026. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menerapkan standar keamanan yang konsisten tanpa harus merombak sistem yang sudah berjalan.
