Sumbawanews.com,- Pemerintah pusat menargetkan segera beroperasinya sepuluh sekolah rakyat di Jakarta, yang akan menampung 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk anak putus sekolah, tidak bersekolah, hingga anak jalanan. Keputusan ini diumumkan setelah rapat koordinasi antara Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sosial pada 30 Mei 2026, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dasar bagi kelompok rentan di ibu kota.
Rencana ini bukan sekadar proyek simbolis. Pemerintah telah melakukan tinjauan mendalam terhadap sejumlah lokasi sekolah yang akan diubah menjadi sekolah rakyat permanen, termasuk fasilitas yang sebelumnya telah dikaji bulan lalu. Tujuannya jelas: memberikan ruang belajar yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan oleh sistem pendidikan konvensional.
Dalam tahap lanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Kemensos menargetkan penyelesaian 93 gedung sekolah rakyat tahap II pada Juni 2026—semuanya siap digunakan untuk tahun ajaran baru Juli mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, percepatan pembangunan ini dilakukan agar tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan infrastruktur. “Targetnya, Juli 2026, semua gedung sudah bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar,” ujarnya usai rapat di kantor Kemensos, Jakarta, pada 26 Mei lalu.
Tidak hanya bangunan fisik, pemerintah juga membangun fondasi digital bagi sekolah rakyat. Kementerian Komunikasi dan Informatika dilibatkan untuk memastikan ketersediaan jaringan internet, perangkat pembelajaran digital, dan akses platform edukasi online. Ini menjadi langkah strategis mengingat pendidikan abad ke-21 tak lagi bisa dipisahkan dari teknologi.
Untuk mendukung operasional jangka panjang, pemerintah berencana merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan sepanjang tahun ini. Target penerimaan siswa baru pun ambisius: lebih dari 32.000 anak dari seluruh penjuru Indonesia akan masuk ke jaringan sekolah rakyat, dengan Jakarta menjadi salah satu pusat prioritas.
Pembangunan sekolah rakyat kini memasuki tahap III, yang dibagi menjadi III A, III B, dan III C berdasarkan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi. Artinya, ini bukan program sementara, melainkan transformasi sistemik yang sedang dibangun secara bertahap—dari rintisan menuju institusi permanen yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi respons nyata terhadap tantangan pendidikan inklusif di kota besar yang penuh ketimpangan. Di tengah kota yang serba canggih, puluhan ribu anak masih hidup di pinggiran, tanpa akses ke sekolah yang layak. Sekolah rakyat bukan sekadar gedung baru—ia adalah janji bahwa pendidikan adalah hak, bukan kemewahan.
