Jakarta, sumbawanews.com – Pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar pada Rabu, 7 September 2022, di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.
“Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, _growth_-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi? Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen,” ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo berharap peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa anggaran belanja tidak terduga juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi inflasi.
“Saya enggak mau diam, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apaapa. Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid kemarin. Dengan cara apa ya. 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan,” jelasnya.
Presiden memberikan contoh, jika harga bawang merah misalnya mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut. Dengan demikian, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.
“Kemarin saya hitung-hitung berapa sih misalnya bawang merah dari Brebes ke Lampung? 3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin habis 1 truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin. Satu komoditi. Mungkin nanti telur harganya naik ya pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, sudah biaya transportasinya tutup. Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik,” tuturnya.
Kepala Negara juga menyampaikan kepada para ekonom untuk meninggalkan cara-cara lama dalam menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan berubah begitu cepat. “Saya juga titip kepada para ekonom jangan menggunakan pakem-pakem yang ada, jangan menggunakan sesuatu yang standar karena ini keadaannya tidak normal, sangat tidak normal. Dibutuhkan pemikiran yang Abu Nawas, yang kancil-kancil gitu, agak melompat-lompat tapi memang harus seperti itu,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa perubahan dunia yang begitu cepat diawali dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Presiden mengaku bersyukur Indonesia tidak mengambil kebijakan _lockdown_ karena dinilai akan membuat perekonomian nasional terkontraksi lebih dalam.
“Apakah benar kita harus melakukan itu _(lockdown)_? Dan jawabannya saat itu saya jawab tidak usah _lockdown_. Dan ternyata betul saya nggak bisa membayangkan kalau saat itu kita _lockdown_, mungkin kita bisa masuk ke minus lebih dari 17 persen,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa pandemi memberikan pelajaran bagi pemerintah pentingnya konsolidasi dari semua pihak untuk menghadapi berbagai permasalahan. Konsolidasi tersebut penting diterapkan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, organisasi masyarakat, TNI, Polri, hingga masyarakat.
“Konsolidasi seperti itulah yang harus kita teruskan dalam menghadapi pascapandemi karena perang, karena adanya krisis energi, karena adanya krisis pangan, adanya krisis finansial. Yang paling penting kita bisa mengkonsolidasi dari atas sampai ke bawah,” ucap Presiden.
Presiden pun menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta bahu-membahu bersama pemerintah untuk membangun negara Indonesia ke arah yang lebih baik. “Yang paling penting menurut saya, jaga persatuan, jaga kesatuan kita, bahu membahu untuk negara ini,” ujar Presiden.
Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad dalam sambutannya juga mendukung adanya kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media, hingga kalangan akademisi untuk menjadi bagian dari upaya normalisasi perekonomian nasional. “Perlu aksi-aksi nyata dalam proses normalisasi dengan melihat tantangan dan peluang yang saat ini terjadi,” ucap Tauhid.
Ia pun berharap kehadiran 100 ekonom dalam acara yang mengambil tema ‘Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia’ tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk merumuskan rekomendasi beragam pilihan kebijakan terbaik agar ekonomi Indonesia dapat kembali pulih dan bangkit pascapandemi.
“Diharapkan dengan Sarasehan 100 Ekonom menghasilkan pokok-pokok pikiran yang menjawab upaya bangsa ini kembali pulih dan masyarakat lebih sejahtera,” tutur Tauhid.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, CEO CT Corp Chairul Tanjung, dan Senior Ekonom INDEF Didik J Rachbini. (Setpres/Using)
