Sumbawanews.com,- Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menilai peringatan dini bencana dari BMKG belum maksimal karena informasinya terlalu teknis dan kurang spesifik. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sestama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas pada Selasa, 8 September 2026, ia meminta BMKG menyampaikan informasi cuaca dan potensi bencana dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam, bukan istilah ilmiah yang membingungkan.
Boyman menekankan bahwa peringatan harus mencakup kapan, di mana, dan dampak apa yang akan terjadi, serta langkah antisipasi yang harus diambil. Ia mencontohkan kasus Kalimantan Barat yang setiap tahun mengalami banjir dan kebakaran hutan, namun masyarakat hanya menerima dampaknya tanpa persiapan karena informasi dari BMKG tidak sampai secara jelas hingga tingkat kabupaten. Menurutnya, BMKG sebagai lembaga pemberi informasi awal harus mampu menerjemahkan data menjadi tindakan nyata bagi pemerintah daerah, Basarnas, dan kementerian terkait.
Ia juga menegaskan bahwa informasi harus diberikan tepat waktu dan mencapai seluruh pihak yang bertanggung jawab, agar antisipasi bisa dilakukan sebelum bencana melanda. “Jangan sampai masyarakat hanya menunggu asap datang, baru panik,” ujarnya. BMKG, kata Boyman, harus berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari agar tidak ada lagi masyarakat yang bingung saat mendengar peringatan dini.
