Sumbawanews.com,- Mantan Direktur Kebijakan AI Pentagon Mark Beall memperingatkan bahwa tanpa regulasi ketat, teknologi kecerdasan buatan berbasis pengawasan berpotensi mengubah Amerika Serikat menjadi negara pengawasan seperti China. Peringatan itu disampaikan Beall dalam wawancara dengan Fox News, menyusul meluasnya penggunaan kamera Flock—perangkat pembaca pelat nomor otomatis—yang mampu melacak pergerakan kendaraan secara real-time oleh aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa meski teknologi ini berguna untuk penegakan hukum, tanpa batasan hukum, pengawasan pengadilan, dan pembatasan akses data, kebebasan sipil warga AS akan terkikis secara sistematis. Beall menilai, kemajuan AI yang pesat justru memperbesar risiko pelacakan digital tanpa batas, dan menyerukan perlunya “pagar pembatas yang kuat” untuk mencegah penyalahgunaan.
Kekhawatiran serupa kini muncul di berbagai lapisan pemerintahan. Senator Bernie Sanders dari Vermont mengusulkan pelarangan total terhadap teknologi pengawasan berbasis AI, sementara anggota DPR Tim Burchett dari Tennessee mendorong pemangkasan dana federal untuk pemasangan kamera serupa di tingkat lokal. Di Florida, Gubernur Ron DeSantis memerintahkan pencopotan kamera pembaca pelat nomor dari sejumlah jalan raya, dengan alasan perlindungan privasi warga. “Jika Anda ingin pergi ke Buc-ee’s di St. Augustine, itu bukan urusan pemerintah,” tegas DeSantis, menambahkan bahwa Florida tidak ingin menjadi tempat di mana setiap gerak warga dilacak secara digital.
Di sejumlah komunitas, penolakan terhadap teknologi ini sudah berubah menjadi aksi nyata—warga merusak tiang kamera dan memasang tanda peringatan untuk menghalangi lensa pengawasan, menunjukkan semakin dalamnya ketegangan antara keamanan publik dan hak privasi. Beall menegaskan, sulit menyampaikan pesan kompromi kepada rakyat Amerika, tetapi tanpa itu, negara ini berisiko kehilangan prinsip dasar konstitusionalnya.
