Sumbawanews.com,- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung pembangunan daerah yang berdaya. Dalam Seminar dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Minggu, 30 Agustus 2026, Bima menyatakan bahwa otonomi daerah tidak akan berdampak signifikan tanpa kekuatan DPRD yang mampu mengawal pengelolaan anggaran secara efektif.
Ia menyoroti bahwa hampar dua dekade pasca-desentralisasi, kapasitas fiskal pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pusat, sehingga kewenangan yang diberikan belum diimbangi dengan kemampuan mengelola sumber daya secara mandiri. Bima menegaskan, keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran atau rendahnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan biaya transaksi.
DPRD, kata Bima, harus menggeser fokus pembahasan anggaran dari sekadar mengecek besaran anggaran menuju evaluasi terhadap hasil dan produktivitas yang dihasilkan. Ia juga mengingatkan perlunya DPRD terus meningkatkan kapasitasnya melalui pendekatan yang selaras dengan perkembangan zaman, termasuk dalam pengawasan terhadap kinerja eksekutif daerah, agar kebijakan dan penggunaan dana publik benar-benar berorientasi pada kinerja terukur dan kepentingan rakyat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani dan Ketua Umum ADKASI Siswanto.
