Sumbawanews.com,- Kurang dari empat bulan setelah kekalahan dalam pemilu April 2026, mantan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban resmi meluncurkan gerakan perlawanan damai terhadap pemerintahan baru Péter Magyar. Dalam konferensi pers di kantor pusat Partai Fidesz, Budapest, pada Rabu, Orban mengecam perubahan konstitusi yang baru disahkan parlemen sebagai upaya sistematis menghancurkan demokrasi dan menggantinya dengan tirani. Ia menilai amendemen itu sengaja dirancang untuk menyingkirkan elit Fidesz dari politik nasional, termasuk melalui batas masa jabatan anggota parlemen selama 12 tahun yang berlaku retroaktif—mengakibatkan hampir separuh anggota koalisi Fidesz di parlemen tidak lagi memenuhi syarat maju pada pemilu 2030. Orban membandingkan situasi ini dengan kondisi Hungaria menjelang runtuhnya rezim komunis pada akhir 1980-an, saat supremasi hukum dan checks and balances lenyap.
Pemimpin nasionalis itu menegaskan bahwa pemerintahan Magyar telah meruntuhkan mekanisme saling mengawasi antarlembaga negara dan menghapus legitimasi institusi yang dibangun selama 16 tahun kekuasaannya. Deklarasi perlawanan yang ia sampaikan bukan sekadar protes, tetapi seruan mobilisasi politik untuk mempertahankan nilai-nilai yang ia anggap menjadi fondasi Hungaria. Kemenangan telak Partai Tisza pada pemilu April lalu mengakhiri dominasi Fidesz yang berlangsung sejak 2010, dan sejak Mei, pemerintahan Magyar yang pro-Uni Eropa telah mempercepat pembongkaran struktur kekuasaan Orban, termasuk pencopotan pejabat yang diangkat pada masa pemerintahannya. Orban menolak sepenuhnya legitimasi pemerintahan baru dan menyatakan bahwa sistem politik saat ini bukan demokrasi, melainkan tirani.
