Sumbawanews.com,- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mempersiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus untuk mengelola perdagangan karbon, sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi hijau dan memperluas penyerapan emisi gas rumah kaca melalui rehabilitasi mangrove. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan, pembentukan lembaga ini tengah dibahas secara mendalam di tingkat pemerintah daerah, dengan fokus pada pemanfaatan potensi pesisir panjang NTB yang ideal untuk hutan mangrove. Ia menekankan, keberadaan BUMD ini bertujuan mendorong perusahaan penghasil emisi ikut berkontribusi dalam pemulihan lingkungan, sekaligus menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan melalui penanaman dan pemeliharaan mangrove. Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan perlindungan alam, dan pasar karbon menjadi salah satu solusi utama dalam menurunkan emisi nasional yang membutuhkan pendanaan hingga Rp 4.000–5.000 triliun.
