Sumbawanews.com,- Laut China Selatan (LCS) tetap menjadi titik rawan geopolitik paling kompleks di abad ke-21, dengan klaim teritorial yang tumpang tindih dan tekanan dari kekuatan eksternal yang terus meningkat. Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta pada 1 Juli 2026, Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) menyerukan agar ASEAN tidak hanya waspada, tetapi secara aktif memperkuat prinsip Sentralitas ASEAN sebagai poros utama penyelesaian konflik di kawasan.
Forum bertajuk “Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions” dihadiri sejumlah diplomat dan akademisi regional, yang sepakat bahwa upaya negara-negara di luar kawasan untuk memengaruhi dinamika LCS justru mengikis otoritas diplomasi ASEAN. CEO ISDS, Dwi Sasongko, menekankan bahwa persaingan antarkekuatan besar kini menguji kohesi institusional blok tersebut, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan bersama.
“Prinsip Sentralitas ASEAN bukan sekadar retorika, tapi fondasi stabilitas regional,” ujar Dwi. “Kita tidak bisa membiarkan kepentingan eksternal menggantikan proses dialog berbasis konsensus yang telah lama dibangun.”
ISDS menekankan perlunya transisi dari pendekatan militer dan hukum yang bersifat reaktif menuju dialog diplomatik berkelanjutan. Dwi menyoroti risiko eskalasi kinetik yang tidak disengaja—seperti insiden kapal atau pesawat militer—yang bisa memicu konflik luas, mengganggu rute perdagangan global, dan merusak perekonomian kawasan yang sangat bergantung pada kestabilan maritim.
“Sumber daya negara-negara ASEAN sebaiknya dialihkan ke pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penguatan sumber daya manusia, bukan terjebak dalam perlombaan senjata yang mahal dan tidak produktif,” tambahnya.
Forum itu juga menegaskan bahwa keamanan regional tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan ekonomi. ASEAN, menurut para peserta, harus menjadi penengah yang kredibel, bukan korban dari konflik kekuatan besar. Dengan mempertahankan otoritasnya sebagai pemimpin proses dialog, ASEAN dapat mencegah LCS menjadi panggung perang dingin baru, sekaligus menjaga kedaulatan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
“ASEAN yang stabil dan damai bukan hanya kepentingan kita, tapi kepentingan dunia,” tutup Dwi. “Kita harus membuktikan bahwa kawasan ini mampu mengelola konfliknya sendiri—tanpa harus menyerah pada intervensi asing.”
