Sumbawanews.com,- Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto menanggapi tudingan bahwa dirinya dekat dengan PDI Perjuangan dengan sikap tenang dan tajam. “Orang bisa saja melakukan cocoklogi macam-macam,” ujarnya di kampus UGM, Yogyakarta, Kamis, 25 Juni 2026, merespons serangan dari aliansi BEM Fakultas Bersatu yang menuduhnya sebagai agen politik praktis di balik gerakan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiyo, mahasiswa Filsafat UGM angkatan terakhir, menegaskan bahwa pergerakannya tetap independen. Ia bukan anggota partai, bukan kader, dan tidak berpihak pada siapa pun—kecuali pada kebenaran dan keadilan sosial. “Saya masih sebagai individu yang merdeka, yang ingin supaya kekuasaan hari ini berjalan dengan benar,” tegasnya.
Tudingan itu bermula dari kejadian pertengahan Juni 2026, ketika mobil Toyota Fortuner yang ia tumpangi—sebagai pinjaman—ditemukan dilengkapi alat pelacak tak dikenal. Kepala BEM UGM itu memilih tidak melaporkan insiden itu ke polisi, bukan karena takut, tapi karena ia menyadari bahwa pelacakan itu justru dimaksudkan sebagai pesan: *Kami tahu ke mana Anda pergi.*
“Kalau harus saya laporkan, saya akan kehabisan energi. Saya menemukan dua kasus pelacakan berbeda dalam waktu singkat. Ini bukan soal mobil, tapi soal sistem intimidasi,” katanya.
Namun, yang lebih mencolok adalah upaya mengaitkan mobil itu dengan jaringan PDIP. BEM Fakultas Bersatu menyebut mobil itu terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Muhammad Setyo Sularso—yang disebut sebagai besan Andika Perkasa, tokoh PDIP dan mantan tim pemenangan Ganjar Pranowo. Tiyo menampik semua kaitan itu. “Saya tidak pernah menampilkan kendaraan sebagai simbol. Ini bukan soal mobil, tapi soal narasi yang sengaja dibangun untuk menjatuhkan.”
Ia pun menyoroti ketidakjelasan asal-usul BEM Fakultas Bersatu. Setelah menelusuri, ia mendapati bahwa dari 14 orang yang mengaku mewakili aliansi itu, tidak semuanya mahasiswa aktif. “Bagaimana kita percaya pada orang yang tubuhnya sendiri berbohong? Tudingan itu harus dibuktikan, bukan ditebak dari nama pemilik mobil,” ujarnya.
Bagi Tiyo, fokus seharusnya bukan pada siapa yang mengendarai Fortuner, tapi pada anggaran Rp1,2 triliun per hari untuk MBG yang dinilainya tidak transparan, dan koperasi desa merah putih yang justru memperdalam ketimpangan di akar rumput. “Ini bukan soal politik pribadi. Ini soal kebijakan yang merugikan rakyat kecil.”
Ia menutup pernyataannya dengan nada filosofis: “Ketika orang yang peduli pada bangsa justru dibayangi oleh ancaman, itu bukan tanda kekuatan, tapi tanda kerapuhan sistem. Dan itu yang harus kita waspadai.”
Tiyo tak ingin terjebak dalam permainan simbol. Ia memilih tetap bergerak—bukan sebagai kader, tapi sebagai suara yang tak mau dibungkam.
