Sumbawanews.com,- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sekadar mengejar target administratif atau output semata. Yang lebih penting, kata dia, adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Dalam pembukaan Pelatihan Design Thinking bagi ASN pemerintah kabupaten/kota di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (24/6/2026), Bima Arya menekankan bahwa transformasi pelayanan publik harus berpusat pada kebutuhan warga, bukan pada laporan atau angka-angka yang tertera di dokumen. “Kita bukan hanya pegawai pemerintah, tapi pelayan publik. Jika kebijakan tidak dirasakan oleh rakyat, seberapa banyak pun kegiatan yang kita laksanakan, itu tetap gagal,” ujarnya.
Ia menilai, banyak daerah masih terjebak dalam pola kerja yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Padahal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan—yang menjadi tolok ukur utama kinerja pemerintah daerah—tidak bisa diukur hanya dari jumlah sekolah yang dibangun atau puskesmas yang beroperasi. “Yang penting: apakah anak-anak benar-benar belajar dengan layak? Apakah ibu-ibu hamil bisa dapat pelayanan kesehatan yang memadai? Itu yang harus jadi fokus kita,” tegasnya.
Bima menyoroti 140 daerah yang masih kesulitan memenuhi SPM akibat keterbatasan anggaran. Namun, ia menekankan bahwa kreativitas dan inovasi ASN justru bisa menjadi solusi. “Tidak perlu menunggu anggaran besar. Kadang, satu dialog dengan warga di pasar, satu kunjungan ke kampung, atau satu analisis data sederhana bisa mengungkap masalah sejati yang selama ini terabaikan.”
Ia mendorong ASN untuk menerapkan pendekatan Design Thinking—metode yang berpusat pada manusia—dalam merancang kebijakan. Artinya, sebelum membuat program, ASN harus benar-benar memahami persoalan masyarakat melalui empati, observasi langsung, dan dialog terbuka. “Jangan asal bikin program, lalu lapor. Tanya dulu: apa yang mereka butuhkan? Apa yang membuat mereka kesulitan? Baru setelah itu, kita desain solusinya.”
Menurut Bima, ASN masa depan bukan lagi sekadar pengelola administrasi, tapi agen perubahan yang mampu berkolaborasi, memanfaatkan data secara cerdas, dan menjalin hubungan erat dengan masyarakat. “Kita butuh ASN yang turun ke lapangan, bukan hanya duduk di belakang meja. Yang bisa mendengar, bukan hanya menyuruh.”
Pelatihan yang diselenggarakan oleh The Reform Initiatives (TRI), didukung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri dan Ford Foundation, diikuti 17 kabupaten/kota dari lima provinsi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sistematis Kemendagri untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada dampak, bukan sekadar output.
“Jangan biarkan kebijakan kita hanya menjadi kertas yang tersimpan di arsip. Biarkan ia menjadi harapan yang terwujud di rumah warga, di kelas sekolah, di puskesmas, di jalan-jalan desa,” tutup Bima Arya.
