Sumbawanews.com,- Keterlibatan Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, dalam pendanaan Artjog 2026 memicu gelombang protes dari kalangan seniman dan aktivis budaya. Tuduhan soal “art washing” dan kooptasi politik melalui pendanaan seni merebak pesat di media sosial, hingga memaksa panitia menghapus nama yayasan milik Didit dari poster promosi sehari sebelum pembukaan pameran di Jogja National Museum pada 19 Juni 2026. Didit sendiri tidak hadir dalam acara pembukaan.
Yayasan Didit Hediprasetyo Foundation (DHF) secara resmi membantah semua tuduhan tersebut. Dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada media pada 23 Juni, Boedi Basoeki, tim komunikasi DHF, menegaskan bahwa dukungan yayasan murni bersifat sponsorships—berupa pembelian tiket pameran—tanpa ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan kuratorial, manajemen, maupun kepemilikan saham di PT Artjog Matra Nusantara, badan penyelenggara Artjog.
“Kami tidak memiliki saham, tidak ikut memilih seniman, tidak menentukan narasi pameran, dan tidak mengatur tata letak karya,” tegas Boedi. “Dukungan kami hanya sebatas memperluas akses publik terhadap seni, bukan mengendalikan isinya.”
DHF menegaskan bahwa pembelian tiket tersebut akan didistribusikan kepada jejaring komunitas, pelajar, dan kelompok masyarakat yang biasa kesulitan mengakses ruang seni elit. Tujuannya, menurut pernyataan resmi, adalah “membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk menyaksikan, merenung, dan berdialog dengan karya seni kontemporer”—bukan memanfaatkan seni sebagai alat legitimasi citra.
Tuduhan bahwa pendanaan ini adalah bentuk “art washing”—penggunaan seni untuk menyamarkan citra—ditolak tegas. “Kami tidak mencoba memperindah citra siapa pun. Kami percaya seni adalah ruang bebas, dan mendukungnya berarti menjaga kebebasan itu,” ujar Boedi.
Penghapusan nama DHF dari poster promosi disebut sebagai bentuk “penghormatan terhadap beragam pandangan yang berkembang,” bukan tanda kekalahan atau pengakuan kesalahan. “Komitmen kami terhadap Artjog tidak berubah. Kami tetap mendukung, tapi kami juga menghargai keputusan panitia untuk menjaga kredibilitas independensi pameran.”
Kritik terhadap keterlibatan keluarga presiden dalam seni memang bukan hal baru di Indonesia. Namun, DHF menekankan bahwa pendekatan mereka justru berbeda: tidak mengintervensi, tidak mengarahkan, tidak menyensor. “Kami tidak datang untuk mengatakan apa yang boleh atau tidak boleh ditampilkan. Kami datang untuk memastikan karya itu bisa dilihat oleh lebih banyak orang.”
Heri Pemad, Direktur Artjog, sebelumnya mengakui bahwa DHF hanyalah salah satu dari beberapa pendukung keuangan pameran, dan bahwa kuratorial tetap sepenuhnya di tangan tim profesional yang independen. Namun, tekanan publik yang kian membesar membuat panitia memilih mundur dari simbolisasi keterlibatan politik—meski tidak menolak dana.
Dalam responsnya, DHF menyerukan agar perdebatan ini tidak berubah menjadi polarisasi, melainkan menjadi ruang refleksi yang sehat. “Seni bukan milik satu kelompok. Ia milik semua yang berani berpikir. Dan mendukung seni bukan berarti menguasainya—hanya memperluas ruangnya.”
Dengan demikian, meski nama Didit tidak lagi terpampang di poster, esensi dari dukungan itu tetap ada: tiket-tiket yang dibeli, karya-karya yang tetap dipajang, dan publik yang tetap diundang untuk datang—tanpa syarat, tanpa agenda, tanpa kekuasaan yang mengintervensi.
