Sumbawanews.com,- Jakarta – Meski mencapai kesepakatan rahasia dengan Amerika Serikat di Swiss, Iran menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz tetap berada di tangan Teheran. Kesepakatan yang dibahas selama beberapa minggu itu bertujuan meredakan ketegangan di kawasan strategis pengiriman minyak global, namun tidak menyentuh kedaulatan maritim Iran atas jalur air krusial tersebut.
Para pejabat yang terlibat dalam negosiasi mengonfirmasi bahwa AS mengakui hak Iran untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz, sekaligus berkomitmen tidak akan mengganggu operasi militer atau pencegatan yang dilakukan Angkatan Laut Revolusi Islam. Sebaliknya, Iran berjanji tidak akan menutup jalur air itu atau menghentikan perdagangan minyak internasional, selama sanksi ekonomi yang memberatkan ekspor minyaknya dicabut secara bertahap.
Kesepakatan ini dianggap sebagai terobosan diplomatik langka di tengah kegagalan berulang dalam pembicaraan nuklir. Namun, kedua pihak sengaja menjaga kerahasiaan detailnya, termasuk jadwal pencabutan sanksi dan mekanisme verifikasi, guna menghindari tekanan politik domestik—terutama di AS, di mana oposisi Republikan menganggap negosiasi dengan Iran sebagai bentuk kelemahan.
Sementara itu, sekutu AS di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menyambut hati-hati perkembangan ini. Mereka mengaku menghargai upaya menurunkan tensi, tetapi tetap mempertahankan kekhawatiran jangka panjang terhadap pengaruh militer Iran di kawasan.
Pengamat keamanan maritim dari Jakarta menyatakan bahwa kendali Iran atas Selat Hormuz bukanlah hal baru, melainkan fakta de facto yang telah berlangsung selama puluhan tahun. “Yang berubah bukan siapa yang mengendalikan, tapi bagaimana pengendalian itu diakui secara diplomatik oleh kekuatan terbesar dunia,” ujar pakar kebijakan maritim itu, yang meminta tidak disebutkan namanya.
Kesepakatan ini belum diratifikasi secara resmi, dan masih menunggu persetujuan dari parlemen Iran serta konsultasi lebih lanjut di Washington. Namun, sinyal dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa ini bukan sekadar taktik sementara, melainkan upaya serius untuk membangun kerangka stabilitas jangka panjang di jalur perdagangan yang menyumbang 20% pasokan minyak dunia.
