Sumbawanews.com,- Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran mengumumkan kebijakan luar biasa: selama 60 hari ke depan, semua kapal yang melintasi Selat Hormuz akan bebas dari biaya izin pelayaran. Langkah ini, yang diumumkan pada 18 Juni 2026, merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat—sebuah kesepakatan yang dinilai sebagai sinyal meredanya ketegangan di kawasan strategis paling kritis di dunia.
Pemerintah Iran akan menanggung seluruh biaya operasional yang biasanya dibebankan kepada kapal-kapal komersial, termasuk biaya administrasi, navigasi, dan keamanan. Keputusan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga praktis: otoritas maritim Iran, melalui Otoritas Jalur Perairan Teluk Persia (PGSA), diminta mempercepat proses perizinan dan memberikan prioritas tinggi pada semua kapal yang berencana melintasi selat tersebut.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman dan menjadi jalur transit bagi sekitar 20% pasokan minyak mentah global, telah lama menjadi titik rawan geopolitik. Dengan kebijakan ini, Iran berusaha mendorong pemulihan arus perdagangan internasional yang sempat terganggu oleh sanksi, ancaman blokade, dan ketidakpastian keamanan. Pihak berwenang juga menegaskan bahwa langkah ini bertujuan mengurangi risiko kecelakaan laut akibat kepadatan lalu lintas dan ketegangan militer yang masih menggantung.
Tidak hanya itu, Iran berkomitmen untuk melanjutkan operasi pembersihan ranjau laut di sekitar Selat Hormuz, sesuai dengan ketentuan paragraf kelima MoU Islamabad. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dari sikap agresif sebelumnya, ketika Iran kerap mengancam akan menutup selat sebagai senjata geopolitik. Kini, pendekatan yang diambil lebih bersifat diplomatis—mengganti ancaman dengan insentif.
Rincian teknis mengenai rute wajib, jadwal pelayaran, dan protokol keamanan akan diumumkan oleh PGSA dalam waktu dekat. Namun, sinyal awal jelas: Iran berusaha menunjukkan bahwa stabilitas maritim bukanlah ancaman, melainkan peluang—terutama ketika ekonomi global membutuhkan jalur perdagangan yang lancar.
Kebijakan ini pun mendapat respons hati-hati dari negara-negara pengimpor energi utama, termasuk Tiongkok, India, dan Jepang. Meski belum ada pernyataan resmi, para analis memperkirakan bahwa insentif ini bisa menjadi pintu masuk bagi pembicaraan lebih luas antara Teheran dan Washington—terutama setelah perundingan di Swiss baru-baru ini ditunda akibat serangan Israel di Lebanon.
Dengan langkah ini, Iran tidak hanya membuka jalur laut—ia juga membuka kemungkinan baru: bahwa diplomasi, bukan konfrontasi, bisa menjadi jalan keluar dari belenggu ketegangan abadi di Selat Hormuz.
