Sumbawanews.com,- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa rekrutmen 2.843 lowongan program padat karya di ibu kota berlangsung secara terbuka, transparan, dan bebas dari praktik orang dalam. Penjaminan ini disampaikan sebagai respons terhadap kekhawatiran publik akan adanya nepotisme atau intervensi pihak tertentu dalam proses penerimaan tenaga kerja yang menjadi bantalan sosial bagi warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan.
Dalam keterangan resminya di Kantor Perwakilan Bank Jakarta, Jumat (19/6/2026), Pramono menekankan bahwa seluruh mekanisme seleksi dirancang agar bisa diawasi langsung oleh masyarakat. “Semua sistemnya sangat terbuka. Enggak mungkin ada ordal karena orang bisa melihat, mengontrol. Tidak ada interaksi sama sekali,” tegasnya.
Program padat karya yang digulirkan Pemprov DKI ini menawarkan kesempatan kerja di berbagai perangkat daerah, dengan fokus utama pada pemberdayaan warga berpenghasilan rendah. Pramono meminta sejumlah dinas untuk mempercepat pelaksanaan rekrutmen, dengan target seluruh lowongan dibuka dalam minggu-minggu mendatang. “Ini kebutuhan nyata. Kita ingin membuat bantalan sosial yang lebih kuat,” ujarnya.
Syarat pendaftaran sengaja dibuat sederhana: hanya KTP DKI Jakarta yang menjadi syarat utama. Latar belakang pendidikan, ijazah, atau koneksi pribadi tidak menjadi pertimbangan. “Yang paling penting adalah mereka segera bisa bekerja. Tidak ditanya soal ijazah,” tegas Pramono.
Program ini merupakan bagian dari strategi Pemprov DKI untuk memperluas akses lapangan kerja sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial di tengah tingginya tekanan ekonomi di ibu kota. Penerima akan memperoleh upah sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, menjadikan program ini sebagai solusi langsung bagi ribuan warga yang belum terjamah oleh pasar kerja formal.
Dengan pendekatan yang inklusif dan tanpa hambatan administratif berlebihan, Pemprov DKI berupaya memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada yang paling membutuhkan—bukan yang paling berpengaruh.
