Sumbawanews.com,- Jakarta – Partai Golkar mempertanyakan makna sebenarnya dari klaim Partai PDIP sebagai “penyeimbang di luar pemerintahan.” Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai pernyataan itu terdengar ambigu dan meminta rakyat yang menilai apakah ada realitas di balik istilah tersebut.
“Terserah PDIP mau menyebut dirinya penyeimbang. Kami menghormati posisi politiknya. Tapi, selama ini—apa yang sebenarnya diseimbangkan?” ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
PDIP memang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu secara konsisten menegaskan posisinya sebagai kekuatan penyeimbang—bukan oposisi, bukan pula pendukung penuh. Pernyataan ini sempat memicu respons tajam dari PKB, yang meminta PDIP bersikap tegas: oposisi atau koalisi, jangan abu-abu.
Sarmuji menanggapi polemik itu dengan nada santai namun tajam. “Istilah ‘penyeimbang’ itu sendiri sudah cukup menggambarkan ketidakjelasan. Tidak perlu dipaksakan jadi definisi politik yang kaku. Tapi rakyat pasti bertanya: apa yang sebenarnya seimbang? Kebijakan apa yang dijaga? Program apa yang diawasi?”
Ia menekankan, dalam demokrasi, kekuatan politik yang tidak duduk di meja pemerintahan harus bisa menunjukkan kontribusi nyata—bukan hanya retorika. “Kalau hanya jadi penyeimbang tanpa menyentuh isu strategis, itu jadi simbol belaka. Rakyat bukan penonton. Mereka ingin tahu, apa yang dijaga, dan dari ancaman apa.”
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa posisi penyeimbang itu bukan pilihan taktis, melainkan keputusan kongres partai. “Kami bukan oposisi, tapi juga bukan bagian dari pemerintah. Itu prinsip. Kami hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan memastikan kebijakan tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.”
Namun, di tengah gencarnya program pemerintah—dari subsidi energi hingga reformasi birokrasi—pertanyaan besar tetap menggantung: jika PDIP tidak ikut mengambil keputusan, bagaimana ia bisa menyeimbangkan?
Sarmuji menutup pernyataannya dengan nada yang mengajak refleksi: “Kami tidak menuduh. Kami hanya meminta kejelasan. Karena dalam politik, keabuan itu berbahaya. Bukan karena ia tidak berwarna, tapi karena ia membuat orang lupa apa yang seharusnya diperjuangkan.”
