Sumbawanews.com,- Kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi dialektika intelektual—begitu tegas pernyataan Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) menanggapi pembubaran paksa diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada, Sleman, Senin (16/6/2026) malam. Diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh, termasuk menteri, digeruduk dan dibubarkan oleh ratusan mahasiswa tanpa proses dialog, memicu kecaman luas dari kalangan akademik dan organisasi kepemudaan.
Sekretaris Jenderal PB HMI sekaligus pendiri JCM, Jusrianto, menyebut tindakan itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan akademik yang mencederai prinsip demokrasi. “Perbedaan pandangan bukan alasan untuk persekusi, tapi tantangan untuk berdialog. Kampus bukan medan perang, tapi ruang uji gagasan,” tegasnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
JCM menolak tegas segala bentuk intervensi politik praktis terhadap gerakan mahasiswa. Menurut Jusrianto, mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang independen, bukan alat mobilisasi untuk kepentingan elektoral atau kelompok tertentu. “Ketika mahasiswa diperalat, mereka kehilangan fungsi utamanya sebagai agen kontrol sosial yang kritis dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Diskusi yang dibubarkan itu sejatinya dirancang sebagai ruang terbuka untuk merenungkan peran Pancasila dalam konteks kebangsaan masa kini. Kehadiran menteri sebagai narasumber justru menandai upaya pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan generasi muda—sebuah upaya yang justru dihentikan secara paksa.
JCM menilai insiden ini bukan sekadar kejadian isolasi, melainkan gejala dari ancaman lebih besar: melemahnya ruang publik intelektual di tengah tantangan multidimensi yang dihadapi bangsa—dari tekanan ekonomi global, krisis fiskal, ketahanan pangan dan energi, hingga keretakan tata kelola demokrasi. “Kita tidak bisa membangun masa depan jika ruang untuk berpikir kritis dibungkam,” kata Jusrianto.
Organisasi yang menghimpun sekretaris jenderal berbagai organisasi kepemudaan itu pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat demokrasi yang sehat, menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat budaya dialog sebagai fondasi penyelesaian perbedaan. “Kritik itu sehat. Pembubaran itu berbahaya. Kampus harus tetap menjadi rumah bagi kebebasan berpikir—bukan tempat bersembunyi dari perdebatan,” pungkasnya.
Insiden ini kini menjadi sorotan nasional, mengingat UGM selama ini dianggap sebagai simbol kebebasan akademik dan pusat lahirnya gagasan-gagasan progresif di Indonesia.
