Sumbawanews.com,- Dua setengah tahun terakhir, Israel telah melakukan perluasan pendudukan militer yang belum pernah terjadi sejak pendiriannya pada 1948. Wilayah yang kini dikuasai secara de facto mencakup sebagian besar Gaza, selatan Lebanon, dan barat laut Suriah—total luasnya mencapai sekitar 1.000 kilometer persegi, melebihi wilayah yang pernah direbut dalam konflik berdarah sebelumnya.
Menurut laporan Associated Press, pemerintah Israel menyebut wilayah-wilayah ini sebagai “zona penyangga” yang diperlukan untuk mencegah serangan kelompok militan di masa depan. Namun, langkah ini justru memicu krisis kemanusiaan terbesar dalam dekade terakhir. Lebih dari tiga juta warga sipil terpaksa mengungsi akibat serangan udara, penghancuran infrastruktur, dan peringatan evakuasi paksa yang dilancarkan militer Israel.
Di Gaza, hampir seluruh populasi—lebih dari dua juta orang—terdorong keluar dari rumah-rumah mereka. Lahan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal kini terlarang diakses, sementara kota-kota seperti Khan Yunis dan Rafah telah berubah menjadi puing-puing tak berpenghuni. Menurut kelompok hak asasi manusia Israel, Gisha, Israel kini menguasai 194 kilometer persegi di Gaza—hampir seperempat dari total wilayah tersebut—dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan niatnya untuk mempertahankan 70 persen wilayah Gaza secara permanen.
Di Lebanon, Israel memperluas kendali ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai zona demiliterisasi, sementara di Suriah, pasukan Israel secara bertahap menduduki titik-titik strategis di perbatasan utara, terutama di daerah yang dulu dikuasai oleh pasukan Assad. Peta yang dirilis oleh Presiden AS Donald Trump tahun lalu—yang menunjukkan penyusutan wilayah Gaza—menjadi simbol ketidaksepakatan antara Washington dan Tel Aviv, meski AS tetap menjadi pendukung utama Israel di PBB.
PBB secara tegas menolak klaim Israel bahwa garis “kuning” yang dibuat pasukan IDF bisa dijadikan batas baru. Organisasi internasional itu menegaskan bahwa pendudukan militer semacam ini melanggar hukum humaniter internasional. Iran, yang menjadikan penarikan Israel dari Lebanon sebagai syarat utama untuk menghentikan konflik dengan AS, menyebut tindakan Israel sebagai “pencaplokan terstruktur” yang mengancam stabilitas regional.
Tidak ada perjanjian damai, tidak ada resolusi PBB yang mengesahkan, dan tidak ada konsultasi dengan rakyat yang terdampak. Yang ada hanyalah tank-tank yang bergerak, tembakan-tembakan yang tak berhenti, dan kota-kota yang menghilang dari peta. Bagi banyak pengamat, ini bukan lagi soal keamanan—tapi soal perubahan permanen terhadap peta geopolitik Timur Tengah, yang dibangun di atas penderitaan jutaan nyawa.
