Sumbawanews.com,- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dari berbagai kampus untuk turut serta dalam kunjungan kerjanya ke wilayah timur Indonesia, mencakup Ende, Gorontalo, dan Papua. Tujuannya jelas: memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026, rombongan berangkat membawa serta mahasiswa pilihan: Keletus Sakaro (Universitas Sanata Dharma), Daffa Ulhaq (Universitas Indonesia), Nolan Cristoper Adam (Universitas Pelita Harapan), Rapid Bena Matin (Universitas Jenderal Soedirman), dan Salsabila Maulida (Institut Seni Budaya Indonesia). Mereka dipilih bukan hanya karena latar belakang akademiknya, tetapi juga karena sebelumnya aktif menyampaikan aspirasi konstruktif terkait tata kelola program pemerintah.
Gibran menegaskan, keterlibatan generasi muda ini bukan sekadar simbolis. “Ini langkah nyata untuk menjawab kekhawatiran publik, terutama dari kalangan mahasiswa, bahwa program prioritas harus diawasi secara mandiri dan kritis,” ujarnya dalam keterangan resmi. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG dan Kopdes harus benar-benar sampai ke tangan yang tepat—tanpa penyimpangan, tanpa korupsi, tanpa jeda.
Program yang menyasar kebutuhan pangan dasar dan pemberdayaan ekonomi desa ini, menurut Gibran, membutuhkan pengawasan berlapis. Bukan hanya dari aparat pemerintah, tapi juga dari mata-mata sipil yang tak terikat birokrasi—mahasiswa yang bisa melihat realitas di lapangan dengan jernih, tanpa filter.
Ia berharap, inisiatif ini bisa menjadi model baru kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda. “Kami tidak ingin hanya mendengar keluhan. Kami ingin mereka terlibat dalam solusi,” kata Gibran. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah tidak hanya dibangun lewat janji, tapi lewat tindakan nyata yang terbuka dan inklusif.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program prioritas pasca kritik dari berbagai pihak, termasuk lembaga seperti JPPI yang mempertanyakan alokasi anggaran MBG 2027 yang mencapai Rp 224 triliun. Dengan melibatkan mahasiswa, Gibran berupaya menunjukkan bahwa pemerintah tidak takut pada pengawasan—justru meminta dan mengundangnya.
