Sumbawanews.com,- Pemerintah Tiongkok mengutuk keras inisiatif Taiwan untuk meluncurkan situs web yang mendorong warga Tiongkok daratan melaporkan informasi intelijen, menilai langkah itu sebagai upaya sistematis untuk merusak stabilitas keamanan nasional. Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Tiongkok, Chen Binhua, menyebut platform tersebut sebagai bentuk infiltrasi politik dan tindakan kriminal yang bertujuan memicu disintegrasi sosial di dalam negeri Tiongkok.
“Ini bukan sekadar pelaporan biasa, tapi bagian dari strategi pro-kemerdekaan yang agresif dan penuh kekerasan kepala,” tegas Chen dalam pernyataan resmi pada Selasa (16/6), seperti dikutip Reuters. Ia menegaskan bahwa Tiongkok akan merespons dengan tindakan hukum yang tegas terhadap siapa pun—baik individu, organisasi, maupun institusi—yang terlibat dalam pengumpulan atau penyampaian informasi sensitif kepada pihak berwenang Taiwan.
Situs web yang diluncurkan pekan lalu oleh otoritas Taiwan menawarkan saluran anonim bagi warga Tiongkok daratan yang merasa kecewa terhadap sistem pemerintahan Beijing, dengan janji perlindungan dan insentif atas informasi yang diungkapkan. Taiwan memposisikan inisiatif ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, namun Beijing menolak keras narasi itu, menyebutnya sebagai kedok untuk operasi mata-mata terorganisir.
Ketegangan ini bukanlah yang pertama. Pada 2024, Tiongkok pernah mengumumkan alamat email resmi untuk mendorong pelaporan aktivitas “separatis” Taiwan, menciptakan siklus balasan yang semakin memperdalam kecurigaan antar kedua pihak. Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya keinginan Taipei untuk memperkuat otonominya—bahkan menuju kemerdekaan de facto—yang secara tegas ditolak oleh Beijing sebagai pelanggaran terhadap prinsip “Satu Tiongkok.”
Sejak lama, kedua sisi telah terlibat dalam perang intelijen diam-diam: dari serangan siber hingga operasi pengumpulan data di kalangan akademisi, bisnis, dan militer. Kini, dengan munculnya platform digital yang terbuka, konflik ini memasuki fase baru—di mana warga sipil menjadi target dan alat perang ideologis.
Tiongkok tidak hanya mengancam hukuman pidana bagi pelapor, tetapi juga memperingatkan seluruh lembaga dan perusahaan di daratan agar meningkatkan pengawasan internal. “Setiap warga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga keutuhan negara,” tegas Chen. Ancaman ini sekaligus menandai perluasan narasi keamanan nasional Tiongkok, yang kini menyasar tidak hanya aktor asing, tetapi juga warganya sendiri yang dianggap “berpotensi tidak setia.”
Sementara itu, Taiwan menegaskan bahwa situsnya tidak bertujuan untuk menghasut, melainkan memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini dibungkam. Namun di tengah meningkatnya retorika militer Beijing—yang berulang kali menyatakan siap menggunakan kekuatan untuk mencegah kemerdekaan Taiwan—langkah ini berpotensi mempercepat eskalasi, bukan hanya dalam ranah digital, tetapi juga dalam dinamika keamanan regional.
