Sumbawanews.com,- Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengumumkan rencana pemerintah untuk secara resmi melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam pengawasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil setelah sejumlah kritik konstruktif dari mahasiswa Universitas Brawijaya menyoroti ketidakpresisian sasaran penerima, disparitas distribusi logistik, dan tingginya sisa makanan yang tidak dikonsumsi di lapangan.
Dudung menanggapi masukan dari tiga mahasiswa dari berbagai fakultas yang menyampaikan temuan mendalam selama diskusi terbuka. Farhan Fariz Rizqullah, dari Fakultas Ekonomi, menekankan perlunya alokasi anggaran yang lebih fokus pada daerah dengan angka stunting dan kerentanan gizi tertinggi, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Ia menyarankan agar data lapangan dari kampus menjadi dasar penentuan prioritas wilayah penerima.
Naufal Syahfahlevie Samosir dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan mengangkat isu jangka panjang: regenerasi petani. Menurutnya, investasi teknologi pertanian akan sia-sia tanpa strategi menarik generasi muda masuk ke sektor agraria, mengingat rata-rata petani Indonesia kini berusia di atas 40 tahun. Dudung menegaskan bahwa modernisasi pertanian—bukan hanya mekanisasi, tapi juga digitalisasi dan insentif ekonomi—adalah kunci untuk mengubah stigma dan membangun ketertarikan generasi muda terhadap profesi petani.
Sementara itu, Muhammad Ziyad Husaini dari Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem mempertanyakan jurang antara riset akademik dan komersialisasi inovasi. Ia menilai banyak lulusan perguruan tinggi berpotensi tinggi, tetapi gagal menjadi pengusaha karena tidak ada jalur jelas untuk mengubah ide menjadi startup. “Banyak ide brilian yang mati di atas kertas,” ujarnya. Dudung menyetujui analisis ini dan menyamakannya dengan taktik militer: ide terbaik tak berarti tanpa eksekusi. Ia menegaskan bahwa tantangan utama nasional bukanlah kurangnya talenta, melainkan hilirisasi sumber daya manusia.
Untuk itu, pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG: standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas pangan, dan ketepatan sasaran berbasis data kerentanan gizi. Perguruan tinggi akan menjadi mitra strategis dalam pemantauan distribusi, pelatihan tenaga lapangan, hingga evaluasi dampak jangka panjang.
Hasil diskusi ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar penyusunan kebijakan integratif yang menghubungkan pendidikan tinggi dengan kebutuhan nyata pembangunan nasional. Dengan melibatkan kampus sebagai mitra pengawas, bukan sekadar penerima informasi, pemerintah berupaya menjadikan MBG bukan hanya program bantuan, tetapi juga laboratorium sosial yang membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab civitas akademika.
