Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program strategis pembangunan 5.000 Desa Nelayan terpadu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi sebanyak 1.300 desa, dengan fokus pada penyediaan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi hambatan utama bagi para nelayan.
Program ini dirancang untuk menjawab keluhan berkepanjangan para pelaku usaha perikanan tradisional, terutama terkait akses terhadap es batu, bahan bakar solar subsidi, dan fasilitas penyimpanan ikan yang memadai. Di setiap Desa Nelayan, pemerintah akan membangun instalasi es berkapasitas besar, stasiun pengisian bahan bakar khusus kapal nelayan, gudang pendingin, serta pusat pemasaran hasil tangkapan secara langsung.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa nelayan bukan sekadar penangkap ikan, tetapi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. “Kita ingin petani dan nelayan merasakan hasil kerja keras mereka secara nyata—bukan hanya dalam bentuk tangkapan, tapi juga dalam kesejahteraan hidup,” ujar Presiden di Jakarta.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, program ini merupakan pilar utama transformasi ekonomi biru berkelanjutan. “Desa Nelayan bukan sekadar infrastruktur fisik, tapi pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir yang mengintegrasikan produksi, distribusi, dan pemberdayaan sosial,” jelasnya.
Dukungan datang dari anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, yang menyatakan bahwa rencana ini telah lama dinantikan komunitas nelayan di berbagai daerah pesisir. Ia meminta pemerintah memastikan distribusi BBM subsidi tidak terhambat birokrasi dan benar-benar sampai ke kapal-kapal kecil yang menjadi andalan nelayan tradisional. “Jangan sampai program ini berhenti pada peresmian simbolik. Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan dan kepastian pasokan,” tegasnya.
Pembangunan Desa Nelayan ini sejalan dengan serangkaian kebijakan pangan nasional lainnya, termasuk pembangunan gudang strategis dan Sistem Penyediaan Pangan Gubernur (SPPG) yang telah dicanangkan sebelumnya. Dengan pendekatan terpadu, pemerintah bertekad mengubah garis pantai Indonesia dari wilayah yang rentan menjadi pusat kekuatan ekonomi maritim yang mandiri dan berkelanjutan.
Target 5.000 desa akan dicapai secara bertahap hingga 2030, dengan prioritas wilayah yang memiliki potensi perikanan tinggi namun infrastruktur minim—mulai dari Aceh hingga Papua, dari Nusa Tenggara hingga Kepulauan Riau. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan program tidak hanya berjalan, tapi benar-benar mengubah hidup ribuan keluarga nelayan.
