Sumbawanews.com,- Kementerian Pertahanan menggelar apel siaga Komponen Cadangan Aparatur Sipil Negara (Komcad ASN) di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026, tepat sehari sebelum aksi besar mahasiswa rencananya bergulir di pusat ibu kota. Upacara yang dimulai pukul 07.00 WIB itu diikuti 500 personel dari 42 kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih, dikerahkan secara serentak sebagai bentuk kesiapan operasional dalam rangka menjaga stabilitas nasional.
Perintah apel siaga tertuang dalam surat resmi Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan bernomor B/752/VI/2026, yang ditandatangani Sekretaris Bacadnas, Marsekal Muda TNI Novlamirsyah. Surat tersebut menekankan kewajiban pejabat di masing-masing instansi untuk memerintahkan personel Komcad ASN laki-laki di lingkungannya hadir di lokasi apel, yang berlangsung di kawasan Kemhan.
Dokumen resmi yang diperoleh Tempo menyebut, apel ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian dari serangkaian latihan rutin yang telah dimulai sejak gelombang pertama pelatihan dasar militer Komcad ASN pada awal Juni lalu, di mana 1.764 ASN dari 55 kementerian dan lembaga telah menyelesaikan pendidikan dasar militer di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Tujuannya: menanamkan disiplin, semangat korsa, dan kemampuan bela negara di kalangan birokrat sipil.
Namun, konteks pelaksanaan apel siaga kali ini menimbulkan tafsir berbeda. Pasalnya, hari yang sama menjadi hari puncak aksi unjuk rasa nasional yang dipimpin aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, IPB, dan Politeknik Negeri Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menghentikan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, menghentikan militerisasi ruang sipil, serta mengevaluasi penggunaan APBN yang dinilai boros.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyatakan bahwa aksi ini adalah respons terhadap “krisis kepercayaan” terhadap kepemimpinan nasional. “Kami tidak hanya menuntut kebijakan, tapi juga meminta akuntabilitas. Presiden Prabowo Subianto harus berhenti mengelak dan mengakui kesalahan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Di sisi lain, aksi mahasiswa UNJ yang berlangsung di kawasan Rawamangun dan berakhir di pintu Pemuda juga menuntut peningkatan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN, serta penghentian skema PTN-BH. Dosen Sosiologi UNJ, Ubedilah Badrun, yang turut hadir, menegaskan bahwa “keterlibatan civitas akademika bukan sekadar solidaritas, tapi keharusan moral.”
Kementerian Pertahanan, melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait, tidak memberikan tanggapan resmi hingga berita ini diturunkan. Namun, sejumlah pengamat keamanan menilai, apel siaga ini menunjukkan adanya peningkatan kewaspadaan struktural di lingkungan pemerintah menjelang gelombang protes besar. “Ini bukan tanda ancaman, tapi tanda kesiapan. Komcad ASN adalah aset strategis yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika keamanan domestik,” ujar seorang analis pertahanan yang meminta tidak disebutkan namanya.
Dalam konteks ini, apel siaga Komcad ASN bukan hanya soal militerisasi birokrasi—tapi simbol dari ketegangan antara kekuasaan dan protes, antara keamanan negara dan hak warga untuk bersuara. Di tengah hiruk-pikuk politik yang semakin memanas, setiap langkah resmi pemerintah kini diawasi bukan hanya sebagai kebijakan, tapi sebagai sinyal.
