Sumbawanews.com,- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kritik merupakan napas demokrasi yang harus dihargai, bukan dianggap sebagai ancaman atau provokasi. Dalam pernyataannya, Dudung menekankan bahwa pemerintah tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, asalkan disampaikan dengan bijak dan bertanggung jawab.
“Kritik yang membangun adalah tanda sehatnya sebuah bangsa. Jangan samakan dengan fitnah, adu domba, atau upaya memecah belah persaudaraan kita,” ujar Dudung dalam siaran pers, Jumat (12/6/2026), menanggapi kekhawatiran sebagian pihak bahwa suara kritis kian dibungkam.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengingatkan bahwa Indonesia pernah berada di ambang kehancuran akibat konflik berdarah—dari pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, RMS, hingga kerusuhan sosial di Ambon, Poso, Sampit, Aceh, hingga Papua. “Di situlah hati nurani bangsa diuji. Tapi kita tetap berdiri, bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena semangat Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda, tetap satu,” katanya.
Dudung menilai, keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa justru harus dirawat dengan kesadaran kolektif. Ia menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja bukan untuk menutup suara, melainkan memperkuat dialog antara negara dan rakyat. “Kami mendengar. Kami tidak takut pada kritik. Yang kami tolak adalah narasi yang merusak, bukan yang memperbaiki.”
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan sejarah sebagai cermin, bukan senjata. “Mari kita lihat luka-luka masa lalu sebagai pelajaran, bukan bahan untuk mengulang konflik. Kita sedang membangun Indonesia Emas 2045—bukan dengan kekangan, tapi dengan kebersamaan.”
Dudung menutup pernyataannya dengan ajakan merapatkan barisan. “Kritik boleh keras, tapi jangan sampai patah. Persatuan bukan pilihan, tapi keharusan. Kita punya satu bendera, satu bahasa, satu tujuan: Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.”
