Sumbawanews.com,- Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pembangunan hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pidato utama di Festival HAM 2026 di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, ia menekankan bahwa setiap upaya penguatan HAM harus bebas dari segala bentuk diskriminasi—baik berbasis suku, agama, ras, maupun identitas sosial lainnya.
Pigai, yang tampil sebagai pembicara kunci dalam acara yang mengusung tema *“Pembangunan HAM di Indonesia dalam Jiwa Pancasila”*, mengingatkan bahwa HAM bukan sekadar norma internasional yang diadopsi, melainkan warisan budaya bangsa yang telah tertanam sejak lahirnya negara ini. “Pancasila bukan sekadar simbol, tapi kerangka moral yang mengatur hubungan antarmanusia dan antara negara dengan warganya,” ujarnya, Jumat (12/6).
Ia menjelaskan perkembangan konsep HAM secara historis, mulai dari generasi pertama yang menekankan hak sipil dan politik, generasi kedua yang mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga generasi ketiga yang mengakui hak atas pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab khusus untuk memadukan ketiga generasi ini dalam satu visi yang adil dan inklusif.
Pigai juga menyerukan peran strategis generasi muda sebagai agen perubahan. Ia menekankan tiga pilar utama yang harus dikuasai: *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan), dan *attitude* (sikap). “Jangan hanya pintar secara akademis, tapi jadilah manusia yang peka, berani, dan berintegritas. Tunjukkan jati diri Anda bukan dari latar belakang, tapi dari kapasitas dan kontribusi nyata,” tegasnya.
Rektor UKSW, Prof. Intiyas Utami, menyambut hangat pernyataan Pigai. Ia menegaskan bahwa sejak berdiri 70 tahun lalu, kampus ini telah menjadikan HAM sebagai fondasi pendidikan. “Kami tidak hanya mencetak sarjana, tapi manusia yang menghormati keberagaman. Festival HAM ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila di ruang akademik,” katanya.
Acara yang dihadiri oleh Staf Khusus Menteri HAM Herman Dogopia, Kepala Kantor Wilayah Kemenham Jawa Tengah Mustafa Beleng, serta jajaran Forkopimda dan ratusan mahasiswa itu juga diisi rangkaian diskusi ilmiah, edukasi hukum, dan pernyataan kesepakatan bersama antara pemerintah dan civitas akademika untuk membangun kebijakan berbasis HAM yang partisipatif dan berkeadilan.
Dalam kesempatan itu, Pigai juga mengapresiasi inisiatif UKSW yang menjadikan festival ini sebagai ruang publik yang terbuka, konstruktif, dan bebas dari polarisasi—sebuah model yang, menurutnya, perlu ditiru oleh lembaga pendidikan lain di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen pada aspek hukum HAM, tetapi juga pada transformasi budaya—di mana penghormatan terhadap martabat manusia bukan lagi pilihan, melainkan keharusan moral yang berakar pada identitas kebangsaan.
