Sumbawanews.com,- Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Muhammad Nas, merespons pernyataan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang mengaku ditawari proyek senilai miliaran rupiah oleh seseorang yang mengklaim mewakili “lembaga berbintang”. Dalam unggahan di Instagram yang telah disukai lebih dari 52 ribu orang dan dibagikan luas, termasuk oleh tokoh nasional seperti Ganjar Pranowo, Tiyo menyatakan menolak tawaran tersebut tanpa menyebut identitas pasti pihak yang menghubunginya.
Tiyo mengatakan, sosok yang mendekatinya membawa pesan bahwa seorang pimpinan organisasi gerakan nasional telah diberi kuota proyek besar, dengan iming-iming fasilitas dan dukungan logistik. Namun, ia menegaskan tidak tertarik dan menolak semua bentuk penawaran itu, meski tak menjelaskan lebih lanjut mengenai konteks atau mekanisme penawaran tersebut.
Menanggapi hal ini, Brigjen Nas menekankan bahwa istilah “lembaga berbintang” tidak secara otomatis merujuk pada TNI. “Kami tidak bisa langsung mengasumsikan bahwa yang dimaksud adalah institusi kami,” ujar Nas di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Ia menambahkan, sebagai aparat negara, TNI tunduk sepenuhnya pada presiden sebagai panglima tertinggi, dan tidak memiliki kewenangan atau mekanisme untuk menyalurkan proyek berbasis jaringan informal semacam itu.
Nas menegaskan, setiap proyek pemerintah yang melibatkan anggaran negara harus melalui prosedur transparan, berbasis lelang, dan diawasi oleh lembaga pengawas seperti KPK dan BPK. “Jika ada yang mengatasnamakan TNI atau lembaga negara untuk menawarkan proyek secara pribadi, itu jelas tidak sesuai aturan dan berpotensi menjadi modus penipuan,” katanya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan dan jaringan gelap yang mengatasnamakan institusi negara. Tiyo, yang dikenal aktif dalam gerakan sipil dan kritik terhadap ketidakadilan struktural, menjadi sorotan karena keberaniannya membuka cerita ini secara terbuka—tanpa menuntut atau menuduh secara spesifik.
Hingga kini, TNI belum membuka penyelidikan resmi, namun Kapuspen menyarankan agar masyarakat yang menerima tawaran serupa segera melapor ke aparat berwenang. “Jangan diam. Laporkan. Karena ini bukan hanya soal kebenaran, tapi soal menjaga integritas institusi negara,” tegas Nas.
Pernyataan Tiyo pun kini menjadi bahan refleksi nasional: di tengah kompleksitas kekuasaan, keberanian untuk berkata “tidak” justru menjadi bentuk kepatuhan tertinggi pada prinsip negara hukum.
