Sumbawanews.com,- Pemerintah, DPR, dan otoritas keuangan negara menggelar rapat koordinasi darurat di Kompleks DPR pada Sabtu, 6 Juni 2026, menyikapi tekanan serius terhadap nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Pertemuan tertutup yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter demi menstabilkan ekonomi nasional di tengah gejolak global.
Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga bukan sekadar bentuk formalitas, tetapi kebutuhan strategis. “Alhamdulillah, hasil koordinasi hari ini menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret dari otoritas moneter, fiskal, hingga pemerintah, demi menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat posisi rupiah ke depan,” ujarnya dalam unggahan Instagram pribadi.
Senada, Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyambut positif langkah kolaboratif ini. Ia menilai pertemuan tersebut sebagai sinyal kuat bahwa seluruh pemangku kepentingan ekonomi bergerak seirama. “Ini gambaran nyata bahwa koordinasi intens antara fiskal dan moneter terus kita jaga, agar stabilitas makroekonomi tetap menjadi fondasi utama pertumbuhan,” kata Prasetyo.
Rapat ini dilakukan di tengah tekanan berkelanjutan terhadap rupiah, yang sempat menyentuh Rp18.146 per dolar AS beberapa hari sebelumnya, memicu kekhawatiran terhadap inflasi impor dan daya beli masyarakat, terutama pelaku UMKM seperti perajin tahu-tempe yang terdampak kenaikan harga bahan baku impor. Namun, para pejabat menekankan bahwa tidak ada indikasi bank run atau krisis likuiditas, sebagaimana ditegaskan OJK dalam pernyataan terpisah.
Meski tidak merinci langkah teknis yang disepakati, para peserta rapat sepakat bahwa kebijakan harus bersifat proaktif, bukan reaktif. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang konsisten kepada pasar, menghindari spekulasi berlebihan, serta memperkuat fundamental ekonomi melalui pengelolaan anggaran yang disiplin dan kebijakan moneter yang tegas.
Dalam konteks ini, keberhasilan rapat bukan hanya terletak pada kesepakatan yang dicapai, tetapi pada pesan yang dikirim: bahwa Indonesia tidak sendirian menghadapi tantangan valas, dan seluruh mesin pemerintahan bergerak serentak untuk menjaga stabilitas. Kepercayaan pasar, seperti diingatkan oleh Menteri Keuangan, adalah aset paling berharga yang harus dilindungi—bukan hanya dengan intervensi, tetapi dengan kredibilitas kebijakan.
