Sumbawanews.com,- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa keikutsertaan ribuan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pelatihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) tidak mengubah identitas mereka sebagai pelayan publik. Acara penutupan gelombang pertama Latsarmil Komcad ASN yang digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 5 Juni 2026, menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat semangat bela negara tanpa mengaburkan esensi tugas utama ASN.
Rini menekankan, latihan militer ini bukan upaya mengubah ASN menjadi prajurit, melainkan memperdalam disiplin, ketangguhan, dan integritas yang menjadi fondasi pelayanan publik yang profesional. “Ini adalah bagian dari pembentukan karakter, bukan transformasi profesi,” ujarnya usai upacara penutupan, didampingi Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan.
Program yang diikuti 1.758 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih ini secara resmi diakui sebagai bagian dari pengembangan kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Peserta yang menyelesaikan latsarmil akan memperoleh bobot 300 jam pelajaran—jauh melampaui kewajiban tahunan 20 jam—yang secara otomatis dihitung dalam sistem karier dan penilaian kinerja.
“Ini bukan sekadar pelatihan fisik, tapi investasi dalam nilai-nilai kebangsaan yang menopang kinerja birokrasi,” jelas Rini. Ia menambahkan, ASN yang mengikuti program ini akan mendapat prioritas dalam promosi jabatan, karena kompetensi yang dibangun—seperti kepemimpinan, kerja tim, dan ketahanan mental—selaras dengan kebutuhan pelayanan publik di era yang semakin kompleks.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengungkapkan bahwa gelombang kedua Latsarmil Komcad ASN akan dimulai pada Agustus 2026, dengan target peserta mencapai lebih dari 2.300 orang. Program ini akan diperluas ke tingkat daerah, sejalan dengan upaya pemerintah membangun cadangan nasional yang inklusif dan berbasis kebangsaan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) bersama Kementerian Pertahanan menjamin bahwa pelaksanaan latihan tidak mengganggu tugas pelayanan publik. Jadwal pelatihan dirancang secara fleksibel, dengan mempertimbangkan beban kerja ASN di instansi masing-masing.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi nasional membangun kesadaran bela negara di kalangan birokrat. Dengan menggabungkan disiplin militer dan etos pelayanan publik, pemerintah berupaya menciptakan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga tangguh secara moral dan nasionalis.
Sebagai bagian dari Komponen Cadangan, ASN yang mengikuti latsarmil tetap menjalankan tugas pokoknya. Mereka tidak ditempatkan di satuan militer aktif, tidak mengenakan seragam TNI, dan tidak diberi pangkat militer. Mereka adalah ASN yang memperkuat diri—bukan mengganti identitasnya.
Dengan demikian, latsarmil Komcad bukanlah peralihan profesi, melainkan perluasan wawasan. Bukan perubahan jati diri, tapi penyempurnaan semangat pengabdian.
