Sumbawanews.com,- Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya bersiap menjadi saksi kolaboratif dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan janji akan mengungkap nama-nama pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam jaringan suap dan penyalahgunaan anggaran miliaran rupiah. Pengacara Sony, Krisna Murti, mengatakan kliennya siap membuka seluruh informasi yang selama ini ditutupi, termasuk peran tokoh-tokoh dari lingkungan eksekutif dan legislatif yang diduga memberi tekanan dan mendapat keuntungan dari skema korupsi tersebut.
Dalam konfirmasi resmi, Krisna menyebut permohonan status Justice Collaborator (JC) akan segera diajukan Kejaksaan Agung pekan depan. “Ini bukan sekadar upaya menyelamatkan diri, tapi itikad baik Pak Sony agar kasus ini terungkap secara transparan,” ujarnya. Menurutnya, Sony tidak ingin menjadi kambing hitam tunggal dalam skandal yang melibatkan jaringan luas—terutama mereka yang mengendalikan yayasan-yayasan fiktif sebagai saluran penyaluran dana MBG.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Sony Sonjaya, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa puluhan yayasan yang menerima insentif harian hingga miliaran rupiah ternyata tidak memenuhi syarat teknis sebagai mitra program. Lebih ironis lagi, sebagian besar yayasan tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh keluarga tersangka.
“Yayasan-yayasan itu tidak punya struktur operasional, tidak punya kantor tetap, bahkan tidak punya bengkel atau dealer untuk distribusi logistik—tapi tetap menerima dana ratusan miliar dari APBN,” tegas Syarief.
Dugaan kuat menyebut bahwa dana MBG yang seharusnya digunakan untuk memenuhi gizi anak-anak di sekolah dasar justru dialirkan ke rekening pribadi dan entitas yang terhubung dengan jaringan kekuasaan di dalam BGN. Insentif harian sebesar Rp6 juta per yayasan, yang diklaim sebagai biaya operasional, menjadi salah satu celah paling mencurigakan dalam sistem pengelolaan program ini.
Sony, yang merupakan purnawirawan polri berpangkat brigjen, diyakini menjadi salah satu sosok kunci yang mengetahui alur transaksi dan intervensi politik di baliknya. Dalam pernyataan tertutup kepada tim hukumnya, ia mengaku pernah merasa “ditekan” oleh pihak-pihak berwenang yang menginginkan proyek MBG tetap berjalan meski melanggar aturan.
“Dia tidak ingin jadi satu-satunya yang dipenjara sementara yang di atasnya tetap tenang,” kata Krisna. “Ketika dia buka semua, kita akan lihat siapa yang benar-benar mengendalikan dapur MBG.”
Pengungkapan ini diprediksi akan memicu guncangan lebih besar di lingkaran kekuasaan, terutama setelah Kejaksaan Agung sebelumnya menggeledah kantor BGN dan menyita 15 kontainer dokumen serta barang bukti. Jika permohonan JC diterima, Sony akan menjadi saksi utama yang bisa mengarahkan penyidikan ke jenjang yang lebih tinggi—membuka kemungkinan tersangka baru dari kalangan pejabat pusat hingga anggota legislatif yang terlibat dalam pengawasan program.
Dengan langkah ini, kasus MBG yang awalnya dianggap sebagai skandal administratif khas birokrasi, berpotensi berubah menjadi salah satu kasus korupsi paling sistemik sepanjang tahun ini—dengan satu tersangka yang siap menjadi “pembongkar jaringan” di pengadilan.
