Sumbawanews.com,- Amerika Serikat dan Israel dikabarkan sedang merancang langkah strategis untuk menghapus peran Yordania sebagai penjaga historis Masjid Al Aqsa di Yerusalem, sebuah perubahan yang bakal mengguncang status quo selama puluhan tahun yang diakui dunia internasional. Menurut sejumlah sumber resmi kepada Middle East Eye, upaya diam-diam ini bertujuan menggantikan otoritas Waqf Islam—yang selama ini mengelola situs suci umat Islam itu—dengan badan baru yang dibentuk dan dikendalikan oleh pemerintah Israel.
Rencana tersebut, yang disebut sebagai “pengaturan baru”, akan mendeklarasikan kompleks Al Aqsa sebagai “pusat multiagama”, membuka pintu lebar-lebar bagi umat Yahudi untuk melakukan ibadah secara terbuka di lokasi yang selama ini dilarang bagi mereka. Dalam skema ini, ibadah Yahudi dalam kelompok besar akan diizinkan secara resmi, sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan lama yang melarang praktik keagamaan non-Muslim di dalam kompleks masjid.
Penggagas utama rencana ini adalah Jared Kushner, menantu mantan Presiden AS Donald Trump, meski ia tidak lagi memegang jabatan resmi di pemerintahan. Kushner didukung oleh Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, yang sejak menjabat tahun lalu disebut berulang kali mendesak Washington untuk segera merealisasikan proposal yang sebenarnya sudah diajukan Israel hampir satu dekade silam.
Dokumen-dokumen rahasia yang disusun pemerintahan Trump menunjukkan niat untuk menghapus identitas Islam yang melekat pada Al Aqsa, mengubahnya menjadi simbol wisata global yang menampung tiga agama Abrahamik—Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam rencana ini, Israel tidak hanya ingin mengendalikan akses fisik, tetapi juga memegang pengaruh besar atas penunjukan imam, khatib, dan pejabat senior masjid, termasuk persetujuan isi khutbah Jumat.
Dalam versi proposal yang disebarkan, negara-negara Arab seperti Bahrain, Mesir, Maroko, dan Uni Emirat Arab diminta untuk berpartisipasi dalam pengawasan bergiliran atas situs tersebut—sebuah upaya untuk menciptakan kesan legitimasi regional. Namun, sumber-sumber di Teluk Arab dan Yordania mengonfirmasi bahwa Arab Saudi dan Yordania menolak mentah-mentah skema ini. Yordania, yang sejak 1924 secara resmi memegang mandat sebagai penjaga situs suci, memandang langkah ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan spiritual dan historisnya.
Jika direalisasikan, perubahan ini bukan sekadar pengelolaan administratif—melainkan serangan terhadap fondasi identitas keagamaan umat Islam di Yerusalem. Status quo yang telah bertahan puluhan tahun, dan diakui PBB serta ratusan negara, berisiko runtuh tanpa konsensus internasional. Reaksi keras dari dunia Muslim diperkirakan tak terhindarkan, terutama jika langkah ini diumumkan secara terbuka.
