Sumbawanews.com,- Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah dan otoritas keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menahan pelemahan rupiah yang telah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS. Menurutnya, tekanan terhadap mata uang nasional bukan semata akibat fundamental ekonomi, melainkan juga dampak dari ketidakpercayaan pasar terhadap konsistensi dan koordinasi kebijakan ekonomi.
“Rupiah saat ini sudah undervalue. Secara fundamental, seharusnya tidak melebihi Rp17.600. Tapi yang terjadi sekarang adalah persepsi—bukan data—that drives the market,” ujar Said di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (4/6). Ia menekankan, ketika investor lebih percaya pada sentimen daripada indikator ekonomi, risiko krisis kepercayaan akan mengancam stabilitas sistem keuangan.
Said meminta KSSK, yang seharusnya menjadi mekanisme koordinasi utama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, tidak lagi berfungsi sebagai forum rutin belaka. Ia menilai, sinergi kebijakan fiskal dan moneter harus diwujudkan sejak dini, bukan hanya sebagai respons terhadap gejolak. “Kita tidak bisa mengandalkan BI saja. Triple intervention—SPOT, NDF, DNDF—sudah dilakukan, tapi jika komunikasinya tidak terpadu, pasar akan tetap bingung dan panik,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam mengendalikan volatilitas, namun menegaskan bahwa tanpa kejelasan arah kebijakan dari sisi fiskal—termasuk pengelolaan anggaran, subsidi, dan utang—upaya moneter akan terasa setengah hati. “Investor tidak lagi melihat pertumbuhan atau inflasi. Mereka melihat apakah pemerintah punya rencana atau hanya reaksi. Itu yang membuat mereka lari,” ucapnya.
Said menambahkan, persepsi negatif yang terus berkembang tanpa intervensi kebijakan yang terkoordinasi bisa berubah menjadi siklus negatif: rupiah melemah → modal keluar → suku bunga naik → pertumbuhan melambat → kepercayaan runtuh. “Ini bukan soal angka. Ini soal keyakinan. Dan keyakinan dibangun lewat konsistensi, bukan janji,” ujarnya.
Dengan demikian, Banggar DPR mendorong KSSK segera menyusun strategi komunikasi kebijakan yang terintegrasi, transparan, dan kredibel. “Jangan sampai kita terjebak dalam respons jangka pendek sambil mengabaikan tata kelola jangka panjang. KSSK harus jadi garda depan, bukan penjaga pintu belakang,” pungkas Said.
