Sumbawanews.com,- Tegangan di Timur Tengah memanas kembali setelah Iran menuduh Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap infrastruktur vitalnya dari pangkalan militer di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan resmi pada Rabu, 3 Juni 2026, Kementerian Luar Negeri Iran mengklaim bahwa serangan terhadap kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan menara komunikasi di Pulau Qeshm diluncurkan menggunakan fasilitas militer kedua negara tersebut.
Teheran mengecam tindakan itu sebagai pelanggaran berat terhadap gencatan senjata yang mulai berlaku pada 8 April 2026, sekaligus melanggar Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan militer terhadap integritas wilayah negara lain. Pernyataan itu menegaskan bahwa Kuwait dan Bahrain memikul “tanggung jawab langsung dan jelas” atas serangan tersebut karena mengizinkan wilayah mereka dijadikan basis operasi militer AS.
“Negara yang membiarkan pihak agresor memanfaatkan wilayah, pangkalan, atau fasilitasnya untuk menyerang Iran, secara hukum telah menjadi mitra dalam tindakan agresi,” tegas Kementerian Luar Negeri Iran, merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 yang mendefinisikan agresi militer.
Tuduhan ini muncul sehari setelah Kuwait melaporkan korban nyata akibat serangan balasan yang dituduhkan berasal dari Iran. Kementerian Luar Negeri Kuwait mengutuk “serangan brutal dan berkelanjutan” yang menargetkan Bandara Internasional Kuwait dan sejumlah fasilitas sipil. Seorang warga tewas, sementara 63 orang lainnya terluka—sebagian besar pegawai bandara dan penumpang—dengan luka berat seperti patah tulang, pendarahan otak, hingga amputasi anggota tubuh. Juru bicara Kementerian Kesehatan Kuwait, Abdullah Al-Sanad, menyebut tujuh korban harus menjalani operasi darurat besar.
Sementara itu, Bahrain belum memberikan pernyataan resmi, tetapi sumber militer Barat mengindikasikan bahwa kedua negara tersebut memang menjadi pusat logistik dan pengawasan strategis bagi pasukan AS di Teluk. Washington, yang hingga kini belum mengomentari tuduhan Iran, tetap mempertahankan keberadaan ribuan pasukannya di kedua negara sebagai bagian dari koalisi keamanan regional.
Krisis ini memperdalam kekhawatiran bahwa konflik antara Iran dan AS—yang sempat mereda setelah gencatan senjata April lalu—kembali memasuki fase eskalasi. Di tengah ketegangan ini, Presiden AS Donald Trump, yang baru saja memulai masa jabatan keduanya, sebelumnya menyatakan bahwa AS akan mengakhiri gencatan senjata jika ada tentara AS yang tewas dalam serangan—pernyataan yang kini menjadi sorotan tajam di tengah laporan korban sipil di Kuwait.
Diplomasi regional kini berada di persimpangan jalan. Iran menawarkan kemungkinan respons militer proporsional, sementara sekutu Teluk meminta PBB segera membentuk tim investigasi independen. Namun, dengan AS yang menolak mengakui keterlibatan langsung dan Iran yang menolak menarik tuduhan, risiko perang terbuka semakin nyata—bukan hanya antara dua negara, tetapi di seluruh kawasan yang telah lama menjadi bubuk mesiu geopolitik.
