Sumbawanews.com,- Bertentangan dengan janji gencatan senjata Oktober 2025, Israel secara sistematis membangun infrastruktur militer permanen di seluruh Jalur Gaza, mengubah zona penyangga menjadi jaringan pangkalan yang mengurung populasi sipil Palestina. Analisis citra satelit oleh tim Investigasi Open Source Al Jazeera hingga Mei 2026 mengungkapkan setidaknya 40 pos militer baru telah dibangun—delapan di antaranya dibangun dari nol setelah perjanjian gencatan senjata berlaku, dengan satu lokasi masih dalam tahap konstruksi aktif.
Pangkalan-pangkalan ini tersebar strategis: dua di Gaza utara, dua di wilayah tengah, satu di sebelah timur Koridor Netzarim, dan tiga di Khan Younis, kota terbesar di selatan. Salah satu contoh paling mencolok terjadi di reruntuhan Pemakaman Timur di Khan Younis, yang pada November 2025 masih berupa tumpukan puing. Pada 18 Mei 2026, lokasi itu telah berubah menjadi kompleks militer lengkap dengan area parkir kendaraan tempur, bangunan seragam untuk tempat tinggal pasukan, dan ruang operasional.
Di Beit Lahiya, Gaza utara, area yang kosong total pada Oktober 2025 kini berdiri fasilitas militer tertutup dengan infrastruktur internal yang matang. Di tengah Gaza, penggalian parit pertahanan mendalam dan perluasan area sekitar 70 persen pada pos militer yang sudah ada menunjukkan pergeseran dari kehadiran sementara menuju pendudukan jangka panjang. Di sepanjang Koridor Netzarim—jalur vital yang memisahkan Gaza utara dan selatan—Israel membangun tiga pos militer terpisah, memastikan kontrol penuh atas pergerakan antar wilayah. Di Juhor ad-Dik, lahan kosong yang baru saja digali pada Maret 2026 kini telah berubah menjadi pangkalan militer siap operasi.
Strategi ini bukanlah insiden terpisah, melainkan pola pengepungan terencana. Jaringan tanggul tanah, parit, dan jalan militer internal mengelilingi permukiman warga Palestina dari semua sisi, membatasi akses ke lahan pertanian, sumber air, dan jalur evakuasi. Saat ini, Israel menguasai 60 persen wilayah Gaza di dalam zona Yellow Line—garis demarkasi yang seharusnya menjadi batas sementara.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka mengonfirmasi ambisi pendudukan permanen. Dalam sebuah konferensi, ia menyatakan, “Kami saat ini sedang menekan Hamas; sekarang kami menguasai 60 persen wilayah,” lalu menambahkan, “Kita lakukan langkah demi langkah. Pertama-tama 70 persen dulu. Kita mulai dari situ.” Pernyataan itu disambut sorakan dari peserta yang menuntut aneksasi penuh.
Analis politik Palestina Abdullah Aqrabawi menilai ini bukan sekadar perluasan keamanan, melainkan fondasi untuk perang pemusnahan berulang. “Sejak 7 Oktober 2023, pendudukan, kontrol, dan perluasan wilayah telah menjadi inti doktrin keamanan Israel,” katanya. “Mereka tidak lagi membangun pos pengawas—mereka membangun negara kolonial di atas tanah yang telah dikosongkan.”
Dengan setiap beton yang diletakkan dan setiap parit yang digali, Israel bukan hanya memperkuat posisinya di Gaza—ia sedang merancang masa depan yang tanpa ruang bagi kehidupan Palestina.
