Sumbawanews.com,- Pemerintah Mali mengeluarkan kebijakan radikal: melarang seluruh sepeda motor dengan kapasitas mesin 125 cc ke atas beroperasi di luar kota-kota besar. Keputusan ini diumumkan melalui siaran televisi nasional pada Rabu (3/6), sebagai bagian dari upaya memutus rantai logistik dan mobilitas kelompok jihadis yang semakin mengancam stabilitas negara.
Sepeda motor, yang selama ini menjadi alat transportasi utama warga pedesaan, kini dianggap sebagai senjata strategis oleh kelompok bersenjata. Dalam serangan terkoordinasi pada 25–26 April lalu, para pemberontak yang terkait dengan Al Qaeda dan separatis Tuareg berhasil menguasai sejumlah rute vital, membakar puluhan bus dan truk, serta memblokir akses ke ibu kota Bamako. Kondisi ini memperdalam krisis keamanan yang telah berlangsung sejak kudeta militer pada 2020.
Tak hanya melarang penggunaan, pemerintah juga menghentikan sementara impor, distribusi, penjualan, dan peredaran sepeda motor serta aksesori terkait di seluruh wilayah di luar pusat kota utama. Langkah ini bertujuan mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata yang sering memanfaatkan kendaraan ringan untuk serangan cepat, pergerakan tersembunyi, dan pengiriman senjata di jalur-jalur terpencil yang sulit diawasi.
Kebijakan ini memicu reaksi campur aduk di kalangan masyarakat. Di satu sisi, petani dan pedagang kecil yang bergantung pada sepeda motor untuk mengangkut hasil panen atau barang dagangan merasa terpukul. Di sisi lain, otoritas militer menyatakan bahwa tanpa pembatasan ini, upaya pemulihan keamanan akan terus gagal—terutama setelah kematian Menteri Pertahanan Jenderal Sadio Camara akibat serangan pemberontak pada April lalu.
Wilayah utara Mali, termasuk kota strategis Kidal, masih berada di bawah kendali kelompok pemberontak. Dengan larangan ini, pemerintah berharap bisa membatasi mobilitas musuh sekaligus memperkuat pengawasan di jalan-jalan utama. Namun, tantangan besar tetap ada: bagaimana mengganti alat transportasi bagi jutaan warga pedesaan tanpa menimbulkan kemarahan sosial atau memperdalam kesenjangan antara kota dan desa.
Kebijakan ini bukan sekadar aturan lalu lintas—ini adalah perang strategis yang dimainkan di atas roda dua.
