Mataram, Sumbawanews.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Senin (25/05/2026).
Kegiatan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilanjutkan dengan penyerahan LHP kepada pemerintah daerah kabupaten/kota se-NTB. Momentum ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP., CSFA, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah catatan dan temuan pada beberapa pemerintah daerah di NTB yang perlu segera ditindaklanjuti.
Meski demikian, Kabupaten Sumbawa Barat dinilai memiliki capaian yang baik dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Tingkat Penyelesaian Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) Kabupaten Sumbawa Barat tercatat mencapai 89,32 persen, melampaui rata-rata Provinsi NTB yang berada pada angka 83,94 persen.
Selain Kabupaten Sumbawa Barat, opini WTP juga diberikan kepada Kota Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram.
Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, yang mewakili kepala daerah se-NTB dalam penyampaian sambutan, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut.
Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi cerminan kualitas tata kelola pemerintahan dan komitmen daerah dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan BPK sesuai action plan yang telah disusun,” ujarnya.
Amar menambahkan, keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut-turut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD kabupaten/kota se-NTB, para bupati dan wali kota, wakil kepala daerah, pejabat struktural BPK RI Perwakilan NTB, auditor, pengendali teknis, ketua tim pemeriksa, serta pejabat pimpinan tinggi pratama dari seluruh pemerintah daerah di NTB.
