Oleh : Akhmad syafruddin, Analis Politik dan Akademisi Universitas Nusa Cendana
Sumbawanews.com Visi “NTB Makmur Mendunia” yang diusung Gubernur NTB periode 2025-2030 terdengar megah. Kalimatnya indah, janjinya besar, dan nadanya optimistis. Namun di tengah gegap gempita itu, publik berhak bertanya secara jujur: apa kabar NTB mendunia hari ini, realitas atau sekadar slogan kekuasaan?
Sebab jika menengok data, yang terlihat justru sebaliknya: NTB masih bergulat dengan masalah-masalah dasar yang belum terselesaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan NTB pada 2024 masih berada di angka 11,91 persen atau sekitar 658 ribu jiwa, dan pada 2025 masih di kisaran 11 persen. Artinya, lebih dari setengah juta rakyat NTB masih hidup dalam keterbatasan. Ini bukan sekadar angka, melainkan kegagalan kolektif pembangunan yang belum mampu menyentuh akar persoalan.
Lalu di mana letak “makmur”-nya?
Lebih ironis lagi, struktur ekonomi NTB menunjukkan kerentanan yang serius. Data BPS Provinsi NTB dalam Berita Resmi Statistik Triwulan II 2025 mencatat ekonomi NTB justru mengalami kontraksi sebesar -0,82 persen (year-on-year), dipicu oleh anjloknya sektor pertambangan dan penggalian hingga -29,93 persen. Fakta ini membuka satu kenyataan yang sulit dibantah: ekonomi NTB masih berdiri di atas fondasi yang rapuh.
Ketika tambang jatuh, NTB ikut jatuh.
Kontribusi sektor pertambangan yang masih berada di kisaran 15-18 persen terhadap PDRB NTB menunjukkan betapa dalamnya ketergantungan tersebut. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi masalah arah pembangunan. NTB seolah belum beranjak dari model lama: menggantungkan masa depan pada sektor ekstraktif yang fluktuatif dan tidak inklusif.
Dalam literatur ekonomi politik, kondisi ini dikenal sebagai resource curse, kutukan sumber daya alam. Daerah kaya sumber daya justru terjebak dalam pertumbuhan semu: angka tinggi, tetapi kesejahteraan stagnan. NTB tampaknya sedang berjalan di jalur itu.
Namun alih-alih mengakui masalah ini secara terbuka, visi “NTB Makmur Mendunia” justru bergerak dalam narasi normatif: pariwisata kelas dunia, industrialisasi agromaritim, dan birokrasi meritokratik. Semua terdengar benar, tetapi tidak ada yang benar-benar baru.
Ambil contoh sektor pariwisata. NTB memang memiliki Lombok dan Sumbawa sebagai destinasi unggulan. Event internasional digelar, fasilitas diperbaiki, konektivitas diperkuat. Namun satu pertanyaan mendasar jarang dijawab: apakah pariwisata benar-benar menghidupi rakyat?
Realitasnya, pariwisata NTB masih berjalan dalam pola enclave economy. Aktivitas ekonomi terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanah sendiri. UMKM belum terintegrasi kuat, petani dan nelayan belum menjadi bagian dari rantai nilai, dan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku besar.
Jika ini terus dibiarkan, maka “pariwisata mendunia” hanya akan menjadi panggung megah yang tidak pernah benar-benar dimiliki oleh rakyat NTB.
Hal yang sama juga terlihat dalam agenda industrialisasi agromaritim. Hilirisasi kembali digaungkan, tetapi tanpa peta jalan yang jelas. Komoditas apa yang diprioritaskan? Industri apa yang dibangun? Siapa yang menikmati nilai tambahnya? Tanpa jawaban konkret, industrialisasi hanya akan menjadi jargon baru untuk agenda lama.
Di sisi lain, persoalan sumber daya manusia tetap menjadi titik lemah. Dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan kualitas pendidikan yang tertinggal, sulit membayangkan NTB bisa bersaing di tingkat global. Dalam teori low-level equilibrium trap yang diperkenalkan Ragnar Nurkse, kondisi ini menunjukkan daerah terjebak dalam lingkaran pertumbuhan rendah, di mana kemiskinan, rendahnya produktivitas, dan minimnya investasi saling mengunci.
Tanpa intervensi besar, NTB hanya akan berputar di tempat.
Lebih jauh, narasi tentang birokrasi meritokratik juga patut dipertanyakan. Publik tahu bahwa politisasi birokrasi bukanlah isu baru. Tanpa keberanian untuk memutus praktik ini, meritokrasi hanya akan menjadi slogan administratif. Dalam perspektif institusionalisme ala Douglass North, kegagalan institusi adalah akar dari kegagalan pembangunan.
Di titik ini, masalah utama visi “NTB Makmur Mendunia” menjadi terang: ia tidak menawarkan perubahan arah, hanya memperindah bahasa.
Semua terdengar ideal, tetapi tidak ada sense of crisis. Tidak ada pengakuan bahwa NTB sedang menghadapi persoalan struktural yang serius. Tidak ada policy breakthrough yang mampu mengubah arah secara fundamental.
Padahal, NTB tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian untuk meninggalkan pola lama.
Jika arah ini tidak berubah, maka visi “NTB Makmur Mendunia” berisiko menjadi sekadar alat legitimasi politik, indah di panggung, tetapi hampa di lapangan.
Dan ketika itu terjadi, sejarah akan mencatat satu hal sederhana:
bukan karena NTB tidak bisa maju, tetapi karena pemimpinnya tidak cukup berani untuk mengubah arah.
Jadi, sekali lagi, apa kabar NTB mendunia?
Akhmad Syafruddin.
Analis Politik dan akademisi Universitas Nusa Cendana
