JEMBER,Sumbawanews.com – Anggota DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Widarto, menggelar Reses Masa Sidang III di Jember Lor, Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini menjadi sarana bagi dirinya untuk melaporkan kinerja sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihannya.
Dalam laporannya, Widarto memaparkan sejumlah aktivitas yang telah dilakukan sejak September 2025. Mulai dari konsolidasi internal partai hingga pengawalan aspirasi warga di berbagai bidang.
“Ini bentuk pertanggungjawaban saya. Saya ingin masyarakat tahu bahwa saya bekerja, bukan tidur,” ujarnya di hadapan peserta reses.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah penataan Alun-alun Jember. Widarto menekankan perlunya kesepahaman antara pedagang, masyarakat, dan pemerintah agar fungsi ruang publik tetap terjaga.
“Pedagang juga mencari nafkah, tetapi tetap harus memperhatikan keindahan dan kenyamanan alun-alun,” katanya.
Dalam bidang pelayanan publik, ia mengungkap masih banyak warga yang membutuhkan percepatan layanan administrasi kependudukan, terutama dalam situasi darurat seperti warga sakit yang memerlukan dokumen adminduk segera. Ia menyebut koordinasi dengan Dispenduk terus dilakukan untuk mempercepat penanganan kasus-kasus tersebut.
Di sisi lain, masalah pertanahan juga menjadi perhatian. Pada November 2025, Widarto masih mengawal sengketa tanah terkait program PTSL, termasuk kasus salah cetak puluhan sertifikat di salah satu desa yang memerlukan proses penyelesaian cukup panjang.
Terkait pembahasan anggaran daerah, Widarto melaporkan proses yang berlangsung mulai dari R-APBD hingga penetapan APBD 2025. Ia juga mengingatkan adanya tantangan besar akibat pengurangan dana transfer dari pusat.
“Pemangkasan dana pusat pasti berdampak pada pembangunan daerah. Masyarakat perlu memahami kondisi ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga awal Desember, masih ada 48 desa di Jember yang belum menerima pencairan Dana Desa termin kedua, meski tahun anggaran hampir berakhir.
Widarto turut menyampaikan beberapa realisasi aspirasi, salah satunya pengaspalan jalan di Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji. Menurutnya, ukuran keberhasilan legislator tidak hanya pada realisasi proyek, tetapi sejauh mana gagasan dewan mempengaruhi kebijakan daerah.
“Alhamdulillah beberapa masukan kami sudah diakomodasi Pemkab Jember di bawah kepemimpinan Bupati Fawait,” ujarnya.
Ia juga menyoroti program perhutanan sosial yang dinilai dapat memperluas akses kelola lahan bagi masyarakat dan berdampak pada pengentasan kemiskinan.
Terkait program Universal Health Coverage (UHC), Widarto mengingatkan masih adanya persoalan data kependudukan, terutama karena sebagian warga tidak melaporkan kematian keluarga sehingga pemerintah tetap membayar premi peserta yang sudah meninggal.
“Ini merugikan anggaran. Data adminduk harus terus diperbarui agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai informasi, reses merupakan masa bagi anggota DPRD untuk kembali ke daerah pemilihannya guna menjaring aspirasi dan menyampaikan laporan kinerja. Pada kesempatan ini, Widarto menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.(Edi mulyono/ Ananda)
