Oleh M. Mada Gandhi
NTB pernah benar2 mendunia lewat event2 Internasional justru di puncak2 krisis covid-19. Ekonomi tumbuh fantastis. 5000 UKM baru berdiri, sejumlah outlet produk dan kerajinan memenuhi lokasi strategis di Menteng, di Pasaraya Sarinah Jln Thamrin Jakarta hingga Malaysia. Sayang sudah 2 tahun outlet di Menteng misalnya dibiarkan kosong, bersamaan lenyapnya semangat kemandirian, justru di tengah kondisi normal.
Di masa krisis bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat dibeli apa saja, baik komoditas, maupun produk UMKM lokal, walau harga agak mahal karena produksinya masih sederhana, tetapi dampaknya luar biasa bagi berputarnya uang di daerah. UKM menggeliat. Bersamaan dengan itu pemda keluarkan kebijakan “bela dan beli produksi lokal”, tidak hanya bantuan sosial yang menyerap tetapi seluruh masyarakat NTB diminta membelanjakan uangnya kepada produk lokal.
Sayangnya tren pertumbuhan UMK tidak berlanjut. Memasuki 2024, justru tiba2 redup. Sejumlah oulet produk makanan khas, tenun dan sebagainya yang sempat gegap gempita itu pun sirna. Di sejumlah outlet barang lokal nampak kosong.
Internasional event mencatat dampak yang posisitif dirilis oleh Lembaga2 idependen dan media mainstream terhadap ekonomi lokal. Efek lainnya “memaksa” pemerintah pusat menaikkan kwalifikasi fasilitas dan infrastruktur publik, transportasi, laut, darat dan udara, layanan kesehatan bertaraf Internasional, hotel2 berbintang, jalan dan pelabuhan laut. Justru di tengah krisis. Semua anggaran yang tidak kecil digelontorkan dari Pusat.
Pasca international event, efek ganda yang timbul; tamu hotel terisi Kembali, pegawainya dapat bekerja setelah sempat dihentikan karena krisis, UKM dapat terus berproduksi. Angkutan darat, laut, sehingga secara simultan ekonomi bergerak positif. Perlu dicatat itu di puncak-puncak krisis.
BPS pun melakukan review khusus pelaksanaan MXGP dalam laporan berjudul ANALISA ISSU TERKINI: Kajian Dampak Event MXGP 2023 terhadap perekonomian Prov. NTB. Bahwa banyak kekurangan di lapangan tentu saja itu pasti ada.
Satu hal yang pasti dalam keadaan yang tidak biasa pemimpin daerah menerapkan kebijakan yang memang tidak biasa. Kemampuan ini ditentukan oleh visi dan leadership. Hal ini nampaknya yang membuat sejumlah data yang dirilis Badan Pusat Statistik sesuatu yang tak terbantahkan.
Tren Pertumbuhan Di Tengah Krisis
Kalau kita amati trend pertumbuhan ekonomi NTB pasca gempa 2018, alami kontraksi – 4,56 %.
Akhir 2019 meledak covid-19. Selanjutnya terjadi pembatasan aktivitas manusia secara massif. Pemerintah pusat hingga daerah dipaksa melakukan refocussing anggaran. Seluruh daya di seluruh diarahkan untuk atasi keadaan. Setiap kepala daerah yang baru terpilih pasti tidak pernah memperhitungkan keadaan ini.
Dari 2019 ke 2020 BPS NTB justru tumbuh dari kontraksi – 4,56 % ke angka 3,90 %. Kendatipun langsung anjlok pada 2020 menjadi 0,64 % (setahun covid). Tapi setahun kemudian (2021) justru berbalik tumbuh 2.30%. Tahun 2022 lompat fantastis 7.04 %. Inilah tahun-tahun puncak covid di mana hampir seluruh daerah alami kontraksi minus yang dalam, tapi tidak semua daerah temukan cara efektif keluar dari krisis. Apakah hal ini relasinya dengan kebijakan yang diterapkan pada saat yang bersamaan ?
Mengapa pada akhir 2023 ekonomi NTB anjlok dan hanya tumbuh 1,80% atau posisi urutan belakang dari semua provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan ketergantungan pada tambang masih sangat tinggi sebagai penggerak angka PDRB. Sehingga Ketika ijin ekspor PT AMNT telat di medio 2023 diberikan disebabkan progress pembangunan smelter, maka ekonomi pun langsung “meriang”.
Tidak terlalu sulit membaca pikiran pemimpin daerah karena apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan mudah dilihat, dirasakan dan dipahami. Kita menunggu Gubernur Iqbal – Dinda yang sekarang menjabat di masa normal menerapkan kebijakan yang mudah dibaca dan mudah dilihat dan dirasakan. Ataukah harus menunggu lagi team percepataan pembangunan yang baru dibentuk ? Sayang waktu tak bisa diajak kompromi. (M. Mada Gandhi)
