Sumbawanews.com,- Direspons oleh Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Rulsy, dominasi sampah plastik—terutama kemasan sekali pakai—di pesisir dunia bukan hanya karena rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi lebih karena pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan. Meskipun kampanye global seperti Plastic Free July gencar digaungkan, studi yang diterbitkan di jurnal *One Earth* pada 19 Juni 2026 menunjukkan bahwa 20 juta ton plastik masih masuk ke lingkungan setiap tahunnya, dengan kemasan makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar. Agus menekankan bahwa plastik yang ringan dan tidak dirancang untuk didaur ulang mudah terbawa aliran air ke sungai dan laut, sementara kapasitas pengelolaan sampah di daerah belum mampu mengejar laju produksi. Ia menegaskan bahwa larangan kantong plastik saja tidak cukup; solusi menyeluruh harus mencakup penguatan Extended Producer Responsibility, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan transisi dari ekonomi linier ke ekonomi sirkular.
Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa bahkan di negara-negara yang telah menerapkan larangan kantong plastik sejak 2003—seperti di sejumlah negara Afrika—sampah kemasan plastik tetap mendominasi garis pantai, terutama di wilayah yang tidak menerapkan kebijakan secara konsisten, seperti Mesir, Aljazair, dan Nigeria. Di Maroko, Tunisia, Senegal, dan Kamerun, meski ada regulasi anti-plastik, sampah kemasan tetap menjadi limbah terbanyak di pesisir. Juru Kampanye Urban WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan, menambahkan bahwa narasi yang menyalahkan konsumen sebagai satu-satunya pelaku kerusakan lingkungan justru mengalihkan perhatian dari sistem produksi industri yang memaksa konsumen memilih plastik karena keterbatasan alternatif yang tersedia. Menurutnya, pendekatan moralistik ini gagal menyentuh akar masalah: struktur ekonomi yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek di atas keberlanjutan lingkungan.
