Jakarta, Sumbawanews.com – Tiga kasus dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik di Kota Binjai, kini tengah diusut oleh jajaran penegak hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai.
Kejari Binjai terus menelusuri dan mencari tersangka yang diduga kuat bertanggung jawab
“Ketiganya adalah dugaan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Viktor Antonius Sidabutar, ketika dihubungi wartawan dari Jakarta, Kamis (18/07/2019).
Secara rinci, Viktor menjelaskan, ketiga perkara itu yakni dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fiktif oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jalan Ahmad Yani Medan tahun anggaran 2018, dugaan korupsi penyelewengan pengadaan alat peraga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tahun anggaran 2018 dan dugaan korupsi penggelembungan anggaran oleh Kantor BPJS Kesehatan cabang Binjai tahun anggaran 2018.
“Dua perkara di antaranya sudah masuk tahap penyidikan khusus (Diksus) yakni perkara KPU Kota Binjai dan BSM cabang Jalan Achmad Yani. Sedangkan perkara BPJS Kesehatan cabang Binkai akan naik statusnya menjadi penyidikan,” ungkapnya.
Seperti diketahui Kejari Binjai di bawah komando Victor meraih penghargaan sebagai Kejari Terbaik I dalam penanganan perkara korupsi di Sumatera Utara tahun 2018 lalu. Kejari Binjai berhasil menangani 16 perkara korupsi dengan menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 5 miliar.
“Tahun 2019 ini kita berusaha yang lebih baik lagi. Setidak-tidaknya menekan munculnya perbuatan dan prilaku koruptif seminimal mungkin,” tandas Viktor.(Es)
Jakarta,Sumbawanews.com – Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2019, Maruarar Sirait, menyerahkan laporan sekaligus hasil audit pergelaran ajang pramusim Piala Presiden 2019 kepada Presiden Joko Widodo RI (Jokowi).
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan sukses perhelatan itu berkat dukungan semua pihak.
Piala Presiden 2019 telah rampung baik dari sisi pelaksanaan yang menempatkan Arema FC sebagai juara. Laporan dan hasil audit ini disampaikan langsung oleh Maruarar di Istana Presiden, Jakarta, Senin(15/7/2019).
Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan kesuksesan Piala Presiden 2019 bisa terjadi karena kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang mendukung.
Apresiasi tinggi, ditujukan Maruarar kepada PSSI selaku pemberi mandat untuk menggelar ajang pramusim tersebut.
Pihak sponsor yang sudah memberikan dukungan penuh, EMTEK selaku pemegang hak siar, dan seluruh panitia dinilai Maruarar memberikan peran penting.
Selain pihak-pihak di atas, Maruarar pun mengucapkan rasa terimakasih atas dukungan penuh dari pihak keamanan dalam hal ini kepada pihak Kepolisian dan TNI.
Di mana memang, sepanjang pergelaran Piala Presiden edisi keempat itu, bisa dibilang semuanya berjalan dengan lancar dan baik.
“Saya sampaikan hasil laporan dan juga audit PwC (PricewaterhouseCoopers) langsung kepada Presiden. Dan Presiden Jokowi menerima dengan sangat baik laporan dan hasil audit Piala Presiden 2019,” ungkap Maruarar di Jakarta, Kamis (18/7).
Ara sapaan Maruarar juga menyampaikan kepada Jokowi bahwa sukses Piala Presiden 2019 karena kerja tim. Perhelatan tahunan itu tidak hanya hiburan bagi pecinta sepakbola tetapi juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Saya sampaikan juga kepada bapak Presiden Jokowi, jika sukses Piala Presiden 2019 semua karena kerja sama tim yang kompak dan bekerja keras untuk menjalankan arahan dari bapak Presiden. Yaitu transparan, fair play, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan hiburan rakyat yang berkualitas,” lanjutnya.
Yang menarik dari kesempatan bertemu dengan Presiden Jokowi, Ara menyatakan jika pihak sponsor juga sudah siap untuk memberikan untuk digelarnya Piala Presiden 2020.
Nilai sponsornya pun dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.
“Sudah ada yang siap untuk mensuport digelarnya Piala Presiden 2020 dengan nilai sponsor Rp 43 miliar. Mereka mengaku sangat percaya dengan pengelolaan Piala Presiden. Jadi itu alasan mereka ingin ikut mensuport,” ujarnya.
Kepanitiaan Piala Presiden 2019 sendiri rencananya akan dibubarkan pada akhir Agustus mendatang. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan juga pengumuman lomba media, pemberian penghargaan kepada mantan pemain, dan juga peluncuran buku Piala Presiden.(Es)
sumbawanews.com,- Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI Victor H. Simatupang, M.Bus. secara resmi membuka latihan Pre Deployment Training (Pra tugas) Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXIX-B Rapidly Deployable Battalion (RDB) Mission de l’Organisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) bertempat di Lapangan Mako PMPP TNI, Sentul, Bogor (17/07/2019).
Dalam amanatnya, Komandan PMPP
TNI menegaskan kepada peserta latihan agar menjalankan latihan dengan
sungguh-sungguh, semangat serta dedikasi yang tinggi, sehingga materi yang
diberikan dapat diserap oleh para calon peacekeepers
sebagai bekal penugasan di daerah misi perdamaian.
Pada kesempatan tersebut Brigjen
TNI Victor H. Simatupang juga menyampaikan terkait rencana kunjungan dari Integrated Training Service United Nations
Department Peace Operation (ITS UNDPO) New York yang akan meninjau langsung
kegiatan latihan pratugas.
“Kunjungan
Tim ITS ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita guna mendapatkan
sertifikasi dari PBB yang berguna bagi peningkatan standart PMPP TNI
kedepannya”, ungkap Komandan PMPP TNI.
Peningkatan juga direalisasikan
pada jumlah Female Peacekeepers Satgas
Konga XXXIX-B RDB MONUSCO yang diperkuat 43 Wanita TNI sebagai bagian dari Female Engagement Team (FET). Angka
tersebut meningkat hampir 100% dari jumlah personel Wanita yang tergabung di Satgas
Konga XXXIX-A RDB MONUSCO yang saat ini berada di daerah misi (23 personel).
Selanjutnya
Brigjen TNI Victor H. Simatupang menyampaikan bahwa Satgas Konga XXXIX-A RDB
MONUSCO yang saat ini berada didaerah misi telah menorehkan berbagai prestasi
yang membanggakan dalam misi perdamaian di Kongo, antara lain dengan
keberhasilan mengumpulkan puluhan senjata api dan bahan peledak termasuk mendamaikan
berbagai pihak yang bertikai.
Komandan
PMPP TNI berharap agar Satgas Konga XXXIX-B RDB MONUSCO yang akan menggantikan
Satgas Konga XXXIX-A RDB MONUSCO, dapat mempertahankan dan meningkatkan
prestasi yang telah dicapai di daerah misi perdamaian Republik Demokrasi Kongo.
Medan, Sumbawanews.com.- Rancangan Undang-Undang (RUU ) Sumber Daya Air (SDA) yang saat ini tengah memasuki tahap akhir perumusan di DPR perlu memastikan pengaturan hak dasar rakyat atas air. Hal ini mengemuka Diskusi Pakar “Memastikan Pengaturan Hak Dasar Rakyat atas Air pada RUU Sumber Daya Air”, kerja sama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed dengan TERRA Simalem yang digelar di Ruang Sidang FIS Unimed, Rabu, 17 Juli 2019.
RUU tentang SDA harus menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang menahun terkait pemenuhan hak atas air oleh masyarakat. Sebab, air sebagai kebutuhan vital masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah. Permasalahannya, pemerintah hingga saat ini baru mampu menyediakan kurang dari 70 persen kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Untuk memperkuat ketahanan air dan pemenuhan 100 persen kebutuhan air bagi masyarakat, pemerintah perlu mengalokasikan dana sebesar Rp 100 triliun hingga tahun 2024 untuk pembangunan infrastruktur SPAM (Sisistem Penyediaan Air Minum). Karenanya, kehadiran swasta dalam pengelolaan air bersih bagi masyarakat tetap dibutuhkan.
Karenanya, aturan payung hukum baru harus segera diterbitkan. Pentingnya diundangkannya dengan segera RUU SDA yang baru, karena meskipun keputusan MK juga menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali, tetapi MK dalam amar keputusannya juga tidak menyatakan bahwa semua aturan pelaksanaan yang mengikuti UU No. 11 Tahun 1974 berlaku kembali. Dengan demikian, semua aturan tesebut juga batal demi hukum karena sudah semua aturan pelaksanaan UU No 11 Tahun 1974 juga dibatalkan oleh semua tata aturan di bawah UU Nomor 7 Tahun 2004.
Direktur Center for Regulation, Policy, and Governance (CRPG) dan pakar SDA dari UIKA Bogor, Dr. Mohamad Mova Al’Afghani mengatakan, meski soal pemenuhan hak atas air sudah dimasukkan ke dalam prioritas hal-hal yang dijamin pemenuhannya dalam pasal 8 RUU SDA, seperti kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan SPAM, tapi itu masih masih menjadi pertanyaan. “Yang dijamin di sini air baku untuk SPAM-nya atau air SPAM-nya (yang sudah diolah),” ujarnya.
Selain itu, kata Mova, belum adanya penjelasan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Di penjelasan dimasukkan perihal 60 liter per orang per hari, sementara untuk pertanian tidak lebih dari 2 hektareSenior PSIK. “Tapi untuk SPAM belum ada penjelasannya. Maka jadi suatu pertanyaan, apakah Hak Atas Air dari SPAM itu dijamin oleh UU? Apabila iya, seberapa banyak?” kata Mova.
Dia juga mempertanyakan soal jaminan rakyat atas air itu, apakah yang dijamin itu kuantitasnya saja, atau kualitasnya juga? “Kalau hanya kuantitasnya, ya itu tidak berarti. Kalau kualitasnya juga sangat sulit,” tukasnya.
Soal izin untuk swasta serta syarat tertentu dan ketat seperti (Pasal 47 RUU SDA), Mova mengatakan sudah banyak perbaikan dalam pembahasannya. Misalnya, syarat kerja sama badan usaha, bank garansi dan 10% sudah dihilangkan. “Cuma soal pemangku kepentingan sekitar, yang tadinya rekomendasi persetujuan menjadi konsultasi saja. Mungkin ini seharusnya dilakukan pada level wilayah sungai,” tandasnya.
Begitu juga soal izin usaha untuk swasta buat SPAM (Pasal 51 RUU SDA), dia mengutarakan sudah cukup baik. Dia tidak setuju kalau RUU SDA ini menghilangkan keterlibatan pihak swasta untuk bisa memegang izin SPAM. “Ini tidak realistis,” ucapnya.
Hal ini juga diperkuat Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, Fauzan Nasution, mengakui tidak semua BUMN mampu mengelola SPAM. Karena kapasitas teknis harus ditingkatkan. “Kita tidak mau membebani APBD, jadi harus bermitra dengan swasta. Perlu diatur soal pembagian peran antara swasta dan BUMD,” ujarnya.
Selain itu, kata Fauzan, air limbah juga harus diatur. “Tapi ini tidak banyak disentuh dalam RUU SDA,” katanya.
Muhammad Fahmi Siregar S.H., M.Hum (Dosen Universitas Negeri Medan (UNIMED) / Pakar Bisnis dan HAM Pusham UNIMED), juga melihat RUU SDA yang dibahas di DPR saat ini belum sepenuhnya bernuasa hak asasi masyarakat terhadap ketersediaan air.
Hadir pula dalam acara yang dimoderatori Majda El Muhtaj, Kepala Pusat Studi HAM, Universitas Negeri Medan, ini Prof. Dr. H. Hasyim Purba, S.H., M,Hum (Prodi Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Alvi Syahrin S.H., M.S, Guru Besar Fakultas Hukum (Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Zulham S.Hi., M.Hum (Pakar Hukum Konsumen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Muhammad Reza (Koalisi Rakyat Untuk Hak Asasi Air (Kruha), Abdul Rauf, dan Henry Thomas Simarmata (Senior PSIk Indonesia), dan Iswan (Kaputra, Bitra Indonesia). (sn01)
(Puspen TNI). Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dan memperkokoh persatuan dengan komponen masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Staf Teritorial (Ster) TNI bekerjasama dengan Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) Koarmada I menggelar kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) TNI dengan Organisasi Masyarakat TA. 2019 di Gedung OB. Syaaf Mako Koarmada I, Jalan Gunung Sahari No. 67, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).
Kegiatan Komsos TNI dihadiri oleh 283 peserta dari Organisasi
Masyarakat yaitu 32 orang Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), enam orang
Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), 29 orang
Forum Betawi Rempug (FBR), 18 orang Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), 21
orang Radio Antar Pulau Indonesia (RAPI), 45 orang Federasi Aero Sport
Indonesia (FASI), 26 orang Gerakan Pemuda Ansor, 57 orang Komunitas Olahraga
Perairan, 48 orang Perhimpunan Nelayan, dan satu orang Jawara dan Pengacara
(JAPAR).
Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Staf Koarmada I Laksma TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han) menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum untuk mempersatukan berbagai komponen Ormas yang ada di wilayah Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi maraknya berbagai bentuk pelanggaran seperti penyalahgunaan narkoba dan miras, perilaku LGBT, ancaman separatis dan gangguan keamanan, konflik sosial, penyebaran berita hoax, perkelahian antar pelajar dan berbagai tindak kriminal lainnya masih mengancam generasi penerus bangsa.
“Untuk itu, diharapkan peran serta komponen Organisasi Masyarakat dalam
menghadapi hal tersebut agar generasi muda bangsa Indonesia bisa terbebas dari
pengaruh negatif yang bisa menghancurkan masa depan bangsa ini,” kata Aster
Panglima TNI.
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada
Pasal 1 Ayat 2 bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang
bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara termasuk ormas, wilayah
dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh
pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut
untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap
bangsa dari segala ancaman.
Implementasinya dengan pemberdayaan wilayah pertahanan dan
kekuatan pendukungnya dalam hal ini menjadi bagian tugas TNI dengan mewujudkan
ruang, kondisi, alat juang yang tanggung dan kemanunggalan TNI dan rakyat guna
terwujudnya sistem pertahanan semesta.
Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan juga pembekalan oleh Kepala Staf Koarmada I Laksma TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han) dengan materi “Membangun Karakter Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia” dan pembekalan Paban IV/Komsos Ster TNI Kolonel Inf Netra Firdaus dengan materi “Peran Organisasi Masyarakat dalam Merawat Kebhinekaan Guna Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. (Badar/Puspen TNI)
sumbawanews.com,- Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla Amrein, S.E., menutup kegiatan pendidikan dan pelatihan dan familiarisasi Calon Awak Kapal Patroli Bakamla 80 Meter di Galangan PT Citra Shipyard, Tanjung Ucang, Batam, kemarin. Pada kegiatan tersebut bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Laksamana Pertama Bakamla Amrein, SE dan Komandan Upacara Kolonel Bakamla Ade Prasetya, S.Kel, M.si (Han), M.Tr.Hanla. Laksamana Pertama Bakamla Amrein, SE., dalam sambutannya menyampaikan bahwa mengingat pembangunan kapal 80 meter dilengkapi dengan equipment yang cukup modern, maka dalam pengoperasiannya diperlukan profesionalitas personel pengawak serta personel pemeliharaan yang mampu menyiapkan kapal patroli ini sesuai dengan fungsinya melalui diklat yang baru saja selesai diselenggarakan. “Semoga apa yang telah disampaikan instruktur akan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan prosedur fungsi operasi keamanan dan keselamatan laut serta pengoperasian semua peralatan yang ada di kapal yang cukup modern,” kata Laksma Amrien. “Beberapa hari ke depan kita harapkan para personel cawak dapat mengikuti serangkaian kegiatan ”Harbour Acceptance Test (HAT) dan Sea Acceptance Test (SAT),” lanjut Laksma Amrien. “Selain itu kepada Cawak dan Tim BMT “KN Pulau Nipah-321, KN Pulau Marore-322 dan KN Pulau Dana-323” saya sampaikan beberapa penekanan, pertama, agar mengimplementasikan semua materi yang telah diterima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kedua, dalam pengoperasian equipment dan peralatan kapal agar mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditentukan. Ketiga, laksanakan latihan peran secara rutin dan berkala untuk meningkatkan profesionalitas dan kesiapsiagaan awak kapal dalam melaksanakan tugas. Keempat, pelihara dan jaga kapal negara ini agar dapat difungsikan semaksimal mungkin sehingga mampu mencapai usia pakai yang diharapkan, tutup Laksma Amrien. kegiatan pendidikan dan pelatihan dan familiarisasi Calon Awak Kapal Patroli Bakamla 80 Meter resmi ditutup dengan ditandai penanggalan tanda peserta pelatihan, pemberian sertifikat pelatihan dan foto bersama dengan seluruh peserta pelatihan dan undangan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Zona Maritim Barat Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla Eko Murwanto, Katim Pawas Satgas Pembangunan Kapal 80M Kolonel Bakamla Drs. Paseh Mawardi dan Direktur PT Citra Shipyard Jovan beserta jajaran project management OPV 80 M.
sumbawanews.com,- Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan perairan, Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Sambas bersama dengan Pos Pengamat TNI AL melakukan kegiatan penanaman ratusan pohon mangrove, di Pelabuhan Rakyat Dusun Banjar Kuala Tanjung Batu, Desa Pemangkat Kota, Tanjung Batu, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Kalimantan Barat, beberapa hari lalu. Penanaman pohon mangrove ini dimaksudkan untuk mencegah abrasi yang disebabkan oleh air pasang. Kegiatan tidak hanya melibatkan Bakamla dan TNI AL , namun juga sejumlah masyarakat nelayan Banjar Kuala yang tampak antusias turut serta dalam proses penanaman itu. Selain untuk menahan air, warga setempat juga berharap pohon bakau ini nantinya bisa menjadi tempat bersarangnya kepiting, yang bisa dijual atau sekedar menjadi bahan makanan. Di sela-sela waktu rehat seusai tanam mangrove, dilakukan pula sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat nelayan terkait area tangkap untuk nelayan dengan kapal 3 GT atau lebih, agar tidak memasuki area tangkap nelayan tradisional. Hal ini mengingat seringnya terjadi perselisihan area tangkap di perairan Jawai Selatan antara nelayan kapal 3 GT dengan nelayan tradisional yang mengunakan mesin temple. Adapun sosialisasi disampaikan oleh Kepala SPKKL Sambas Mayor Bakamla Arief Purwantono dan Danposmat TNI AL Pemangkat Peltu Bah Kurniawan Aryo Bimo.
sumbawanews.com,- Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto bersama Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., pejabat Mabes TNI, segenap Prajurit dan PNS Mabes TNI serta Ibu-ibu Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragati Wira Anggini (IKKT PWA) mengikuti ceramah rohani Islam di Masjid Sudirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2019).
K.H. Taufiqorrahman, S.Q yang sehari-hari menjabat Pimpinan Ponpes Tahfidzul Qur’an Daarut Taufiq Ar Rahman Cilandak dalam ceramahnya menyampaikan antara lain tentang pentingnya dalam menunaikan Ibadah Haji di Mekkah dan bagaimana implikasi seorang mukmin menjadi Haji Mabrur.
Ditempat terpisah, juga dilaksanakan ceramah agama Katholik di Gereja Bunda Maria Fatima Mabes TNI oleh Romo Antonius Didit Soepartono, Pr Paroki Maria Vianney, agama Kristen Protestan di Gereja Bukit Kasih, Mabesal, Cilangkap oleh Pendeta Lusindo YL Tobing, M.Th GBI Nehemia Jakpus, dan agama Hindu di Pura Tri Jaya Dharma, Mabes TNI oleh Ipda Pol I Wayan Kantun Mandara, S.Ag., M.Fil.H. Satbrimob Polda Metro Jaya. (Mad/Puspen TNI)
sumbawanews.com,- Pelihara dan tingkatkan terus kemanunggalan TNI dengan Rakyat, karena itu adalah urat nadi sistem pertahanan semesta. Harus disadari bahwa TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat dan demi kepentingan rakyat.
Demikian penegasan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi pada Upacara Bendera tanggal 17 Juli 2019 di Lapangan B3, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2019).
Panglima TNI mengatakan bahwa nilai-nilai luhur yang menjadi sendi-sendi pengabdian setiap prajurit TNI tidak boleh berubah. “Sapta marga, Sumpah prajurit dan Delapan wajib TNI harus selalu mengalir dalam setiap hembusan nafas prajurit dimanapun berada dan bertugas,” tegasnya.
Selanjutnya diutarakan bahwa dalam melaksanakan tugas, TNI harus memelihara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan modal utama bangsa Indonesia, mengingat ke-Bhinneka-an yang dimiliki. “Tidak salah bila para pendiri negara ini menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia,” ujarnya.
“Para Founding Fathers telah menyadarinya sejak awal perjuangan kemerdekaan dan sekarang tanggung jawab kita semua untuk memastikan Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga,” ungkapnya.
Di sisi lain, Panglima TNI menekankan bahwa salah satu hal yang mendasar dalam keberhasilan tugas pokok adalah sumber daya manusia yang mendukung. Untuk itu, sebagai alat pertahanan Negara, TNI membutuhkan prajurit-prajurit yang profesional.
“Profesionalisme itu hanya akan bisa dicapai bila prajurit terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih tantangan yang akan kita hadapi dimasa mendatang akan semakin kompleks,” jelasnya.
Menurutnya, kompleksitas tersebut menuntut Tentara Nasionl Indonesia memiliki personel dan satuan yang adaptif. Untuk itu, kita (TNI) tidak boleh terlena dengan berbagai kemajuan teknologi dan harus dapat mengeksploitasinya demi kemajuan TNI.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengingatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak lagi dapat bersikap tertutup dari segala perubahan dan kemajuan yang ada. Untuk itu, setiap Komandan Satuan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan anggotanya. “Saudara-saudara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh setiap anak buah. Komandan Satuan adalah tumpuan setiap anggota dalam berbagai hal,” tuturnya.
“Setiap Komandan Satuan harus terlebih dahulu memiliki kemampuan yang tinggi dan wawasan yang luas agar dapat mengarahkan dengan baik. Waspadai upaya memecah belah, radikalisasi maupun dampak negatif lainnya dari perkembangan lingkungan yang ada,” tegasnya.
Diakhir amanatnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengajak seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk berdoa bagi keselamatan rekan-rekan kita yang saat ini masih belum ditemukan. “Saat ini pasukan yang ada terus berupaya untuk menemukan 12 prajurit dan Helikopter MI-17 yang hilang kontak di Pegunungan Bintang, Papua,” ucapnya. (Mad/Puspen TNI)
sumbawanews.com,- Bakamla/Indonesian Coast Guard bersama stakeholder, berupaya menyusun konsep gambaran operasional dan membahas insiden di laut. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelatihan Incident Command System (ICS) II, bersama Mobile Training Team (MTT) United States Coast Guard (USCG) di Jakarta, kemarin (11/7/2019) Diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 18 personel gabungan dari Bakamla/Indonesian Coast Guard, Polairud, Basarnas, dan USCG. Selain itu materi yang diberikan turut mengupas tentang gambaran situasi, manajemen personel, dan juga praktik pelacakan sumber daya. Latihan ini sebagai salah satu bentuk menyinergikan seluruh kekuatan sumber daya di laut, terlebih saat menanggulangi sebuah insiden. Segala bentuk koordinasi yang dilakukan, akan bermuara ke Incident Command System. Diharapkan, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas personel, namun juga mempererat hubungan kerja sama yang baik antar lembaga, terlebih dalam menangai sebuah insiden di laut. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bakamla/Indonesian Coast Guard dan MTT USCG ini dihadiri oleh sejumlah jajaran pejabat Bakamla. Direktorat Latihan Bakamla/Indonesian Coast Guard berkomitmen untuk terus melaksanakan pelatihan yang serupa di masa mendatang. Dengan demikian, ilmu yang telah diberikan dalam pelatihan ICS ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam melakukan tugas pekerjaan personel sehari-hari.
Sumbawanews.com,- Api melahap habis sebuah pabrik karet di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Banten, dini hari tadi. Kebakaran yang dipicu oleh api tak diketahui...
Sumbawanews.com,- Polda Metro Jaya telah menetapkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Roy Suryo serta aktivis kesehatan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sebagai tersangka dalam...
Sumbawanews.com,- Petugas kepolisian berhasil menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor milik anggota Kopassus di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Insiden yang terjadi pada Senin malam...
Sumbawanews.com,- Jakarta - Bagi gamer kasual yang menginginkan pengalaman bermain lancar tanpa harus mengeluarkan budget flagship, Samsung Galaxy A37 hadir sebagai jawaban seimbang antara...
