Klarifikasi Bupati Sumbawa Terkait Laporan Penelantaran Anak
https://m.youtube.com/watch?v=LXgJw4tZUFw#
Danguskamla Koarmada I : Operasi Penanganan Tumpahan Minyak di Kepri Harus Sinergis
(Batam. Rabu, 26 Februari 2020). Modus operandi pelaku pembuangan limbah dipengaruhi oleh situasi di laut yang sangat dinamis, dimana dilakukan oleh kapal-kapal yang sedang bergerak/berlayar, sehingga sulit terdeteksi karena terjadi di lokasi yang jauh dari pantauan.
“Operasi oil spill atau tumpahan minyak ini memerlukan sinergitas, kerahasiaan, kecepatan penyampaian sharing info dan penindakan,” kata Danguskamla Koarmada I Laksma TNI Yayan Sofiyan, S.T. pada rapat koordinasi membahas tentang tumpahan oil spill di kawasan Bintan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, bertempat di Graha Kepri Batam, Selasa (25/2/2020).
Danguskamla Koarmada I juga menyampaikan beberapa hal antara lain yakni Guskamla Koarmada I sebagai Kolakops Koarmada I telah menggelar Operasi Pamtas RI SIN sekaligus melaksanakan pemantauanoil spill. “Penegakan hukum yang tegas telah dilaksanakan dengan penangkapan sejumlah kapal-kapal asing di Tanjung Berakit yang sedang lego tanpa ijin adalah salah satu bukti keseriusan TNI AL dalam penegakan hukum di laut,” ungkapnya.
Menurutnya, dibutuhkan informasi yang pasti dan cepat dari hasil pantauan satelit oil spill agar dapat dianalisa terhadap AIS kapal pembuang limbah untuk secepatnya diteruskan ke petugas sebelum pelaku meninggalkan yurisdiksi nasional. “Di lokasi yang sering terjadi pembuangan limbah hendaknya dipasang radar oil spill surveillance di perairan Tanjung Berakit,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten Departemen Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Bapak Sahat Manaor Panggabean selaku pimpinan rapat menyampaikan pokok permasalahan bahwa tumpahan minyak di sepanjang Pantai Lagoi sudah terjadi sejak tahun 1973 tanpa ada solusi yang jelas.
Sejumlah operasi telah dilaksanakan namun belum ada hasil yang signifikan terkesan tidak ada keseriusan dalam penanganan oil spilldan operasi berikutnya berdasarkan info intelijen yang akurat. (Bdr)
Denmark Dorong NTB Terapkan Lingkungan Hijau Berkelanjutan
Mataram – sumbawanews.com,– Pemerintah Denmark menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait lingkungan hidup berkelanjutan. Launching kerjasama tersebut dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Denmark, LeaWermelin dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Pendopo Gubernur, Selasa (25/02/2020).
Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mendorong kedua daerah, khususnya Pulau Lombok dan Pulau Bornholm di Denmark menerapkan lingkungan hijau berkelanjutan. Kerjasama tersebut juga menyangkut peningkatan kapasitas melalui dialog berbagi pengetahuan dan penelitian yang melibatkan pihak terkait.
Di Mataram pagi ini Bersama Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Duta Besar Denmark, Walikota2 dari Denmark menindaklanjuti kerjasama di bidang Lingkungan hidup antara NTB dan Denmark.
Senang mendengar Kedutaan Denmark akan memberikan banyak beasiswa kepada anak2 NTB utk kuliah di Denmark mempelajari Persoalan2 Lingkungan dan Zero Waste.
Bakamla RI Finalisasi PKS dengan PSDKP KKP
sumbawanews.com,- Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Bakamla RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah ditanda tangani pada 18 Oktober 2019, dilaksanakanlah Rapat Pembahasan Lanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergitas Pengamanan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara Bakamla RI dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, kemarin.
Ruang Lingkup PKS yang dibahas, meliputi operasi bersama pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikan, penggunaan dermaga, pertukaran data dan informasi, peningkata. kemampuan personel bidang pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyadartahuan dan pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan
Dalam rapat juga dibahas hak dan kewajiban para pihak, pembiayaan, jangka waktu, dan benerapa hal lainnya.
Penandatanganan PKS ini rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Maret 2020, bersamaan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan PKS dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.
Rapat dipimpin oleh Plt. Direktur Kerja Sama Bakamla RI Kolonel Bakamla Salim, S.E., yang dihadiri peserta dari kedua belah pihak, antara lain dari Bakamla RI dihadiri oleh Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Kolonel Bakamla Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M., Kasi Kerja Sama Lembaga Pemerintah Letkol Bakamla Ahmad Firdaus, S.IP.,M.Si., Kasubag Distribusi dan Pemeliharaan Letkol Gampang Supriyono, beserta jajarannya.
Sedangkan dari PSDKP KKP dihadiri oleh Kasi Gakkum Biro Ren dan PP KKP, Kasubbag KSH, serta Kasi Pengawasan dan Penangkapan Ikan.
Bantu Mengajar, Implementasi Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad Cerdaskan Anak Bangsa
(Merauke. Selasa, 25 Februari 2020). Selain melaksanakan tugas menjaga perbatasan dua negara antara Indonesia-Papua Nugini, Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pdw Kostrad juga mengabdi dalam bidang pendidikan, salah satunya dengan membantu mengajar di sekolah perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pdw Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., dalam rilis tertulisnya di Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, Papua. Selasa (25/2/2020). “Bertekad ikut andil dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan RI-PNG, sejumlah personel Satgas Pamtas Yonif 411 Kostrad turun langsung ke sekolah-sekolah menjadi guru bantu bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) di wilayah binaan masing-masing,” ungkapnya.
“Kegiatan membantu mengajar dilaksanakan disekitar 12 sekolah yang tersebar di Distrik Sota, Distrik Naukenjerai, Distrik Eligobel dan Distrik Ulilin. Dimana telah terlaksana sejak awal bertugas pada pada bulan Juli 2019 hingga sekarang,” kata Dansatgas.
Tujuannya adalah turut serta dalam mencerdaskan anak-anak generasi bangsa, disamping itu juga sebagai salah satu upaya membantu kekurangan guru yang masih menjadi kendala bagi sekolah-sekolah yang berada di perbatasan RI-PNG.
“Salah satunya dilaksanakan oleh Serma Catur Budi Satriyo anggota Pos Kout Sota yang membantu mengajar di SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Sota, dalam kesehariannya Serma Catur memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh pihak sekolah untuk mengajarkan materi pelajaran membaca, menulis dan berhitung(Calistung),” pungkasnya.
Edowardus Burman Tenjap (11 th) salah satu siswa kelas IV di SD YPK Sota, merasa senang dan bangga bisa diajari pelajaran membaca, menulis dan berhitung oleh bapak TNI dari Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad.
Sementara itu, salah satu Guru di SD YPK Sota, Julianus Noya, S.Pd., mengatakan, hampir 6 bulan anggota Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad Pos Kout Sota, membantu mengajar, dampaknya sangat baik, dimana anak-anak di kelas I sampai IV banyak yang sudah bisa membaca,menulis dan berhitung.
“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada anggota TNI yang telah membantu kami para guru yang ada di perbatasan RI-PNG dalam mengajara guna mencerdaskan anak-anak generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang,” ucapnya. (Bdr)
Tim Peneliti Bakamla RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Walikota Cilegon
sumbawanews.com,- Tim Peneliti Bakamla RI yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Kerja sama Litbang Kolonel Bakamla Agus Haryanto Ikhsanudin, M.Han., melaksanakan kunjungan kerja ke Walikota Cilegon, beberapa hari lalu.
Kunjungan kerja Tim Peneliti Bakamla RI tersebut disambut hangat oleh Walikota Cilegon Drs. H. Edi Ariadi, M.Si.
Adapun maksud kedatangan Tim Peneliti Bakamla RI adalah dalam rangka pengumpulan data lapangan guna penelitian dalam bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah Cilegon.
Kolonel Bakamla Agus Haryanto Ikhsanudin, M.Han., menjelaskan beberapa aspek data yang dibutuhkan dalam penelitiannya adalah, aspek tata kelola keamanan dan keselamatan laut, aspek manajemen resiko keamanan dan keselamatan laut, aspek kerangka kerja pengelolaan keamanan dan keselamatan laut, aspek pengelolaan aset keamanan dan keselamatan laut dan aspek teknologi keamanan laut.
Walikota Cilegon menyambut dengan baik dilaksanakannya penelitian terkait keamanan dan keselamatan laut di wilayah Cilegon.
Segenap jajaran Walikota Cilegon akan mendukung sepenuhnya kegiatan pengumpulan data lapangan guna penelitian yang akan dilaksanakan oleh Tim Peneliti Bakamla RI.
Bupati Sumbawa Dilaporkan ke Polda NTB
Mataram – sumbawanews.com,- Bupati Sumbawa, berinisial HJ dilaporkan ke Polda NTB oleh seorang wanita paruh baya berinisial RM, Selasa, 25 Februari 2020.
RM didampingi kuasa hukumnya, Ainudin mendatangi Subdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda NTB. Mereka mengadukan dugaan penelantaran anak oleh HJ.
“Kami ingin mendapat kepastian hukum atas lahirnya seorang anak yang dilahirkan klien kami dan hidupnya terlantar,” kata Ainudin.
Awal hubungan asmara RM dengan orang yang disebut HJ itu bermula pada tahun 1989. RM dikenalkan oleh tetangga dan mulai menjalin hubungan asmara.
Hubungan tersebut kemudian berlanjut pada hubungan intim yang membuat RM mengandung. Namun alih-alih bertanggung jawab, RM hingga saat ini tidak dinikahi. Sepanjang hidup RM begitu terbebani dan tidak mendapat nafkah.
RM beberapa kali diminta untuk menggugurkan kandungan, namun selalu gagal. Hingga dia dibawa ke tengah hutan di rumah dukun beranak dan dibiarkan selama lima bulan untuk proses bersalin.
“Dua kali digugurkan alhamdulillah tidak berhasil hingga melahirkan seorang anak. Saat lahir juga sempat diculik, kemudian dilaporkan ke Polres Sumbawa,” katanya.
RM melahirkan seorang anak perempuan berinisial M pada tahun 1990. Hingga kini, ayah dari anak tersebut tidak pernah mengakui anaknya dan memberikan nafkah.
Upaya mediasi sudah sering dilakukan, namun HJ selalu menghindar dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Beberapa kali dilakukan mediasi di Pulau Sumbawa bersama keluarga laki dan perempuan, tetapi pejabat yang kami maksudkan selalu menghindar dan tidak ada solusi,” ujarnya.
Ainudin juga menegaskan, laporan terhadap HJ tidak berkaitan dengan persoalan politik. “(Terlapor) sebagai kepala daerah di wilayah Sumbawa. Kami tidak ada urusan dengan politik,” katanya.
“Aduan ini diselesaikan dulu kalau pejabat itu niat baik. Ibu ini menuntut keadilan. Dia ingin anaknya diakui sebagai hasil hubungan dia,” ujarnya kepada media di mataram
Ainudin mengatakan, apa yang dilakukan HJ bertentangan dengan pasal 77 dan pasal 76 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun.
Sementara RM mengatakan selama mengasuh anaknya hingga dewasa, RM tidak pernah dinafkahi HJ. “Saya hidup sendiri, ndak pernah (mendapat nafkah),” ujarnya.
Ia mengatakan aduan pada Polda NTB untuk mencari keadilan bagi sang anak. “Saya cuma mau cari keadilan untuk anak saya. Mau cari pengakuan itu saja. Saya ingin dia mengakui,” ujarnya.
Kasum TNI : TNI Bekerja Sesuai Visi Misi Kenegaraan dan Pemerintah
sumbawanews.com,- TNI sebagai institusi Negara yang bekerja berdasarkan visi dan misi kenegaraan dan pemerintahan di dalam Kabinet Indonesia Maju, harus dibangun dengan sistem dan manajemen yang tertata dalam setiap pelaksanaan tugas menuju clean government and good governance, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) POM TNI dan Propam Polri Tahun 2020, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2020).
Dihadapan 160 peserta Rakornis POM TNI dan Propam Polri, Kasum TNI mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komandan Polisi Militer TNI, para Komandan Polisi Militer Angkatan, Kadiv Propam Polri dan jajaran serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Rakornis ini. Jadikan forum ini sebagai media silaturahmi, komunikasi, koordinasi dan bertukar informasi.
Tema yang diangkat pada Rakornis yang berbunyi “Dengan Semangat Indonesia Maju POM TNI Bertekad Mewujudkan Profesionalisme dan Sinergitas untuk Memelihara, Menegakkan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”, hal ini sangat relevan karena TNI membutuhkan sinergi dan kerjasama antar instansi dalam menegakkan hukum di lingkungan institusi TNI.
Kasum TNI mengingatkan bahwa pada bulan September tahun 2020, akan menghadapi Pilkada Serentak di 270 daerah, antara lain 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota. TNI berkomitmen memastikan Pilkada Serentak terlaksana dengan aman dan sukses sehingga stabilitas nasional selama rangkaian pilkada dapat terjaga dengan baik. Menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI harus bersikap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi.
Polisi Militer selaku penegak hukum harus melaksanakan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak sesuai dengan netralitas TNI. Secara garis besar pelaksanaan program kerja Polisi Militer TNI TA 2019 di bidang penegakan hukum, displin dan tata tertib telah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada kendala dan permasalahan di lapangan.
Dari hasil evaluasi tahun 2019 secara umum, angka pelanggaran mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2018. Namun terdapat kenaikan jumlah pada tiga jenis pelanggaran yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.
Kepada seluruh jajaran Polisi Militer, Kasum TNI meminta untuk segera menyamakan persepsi dan menajamkan rumusan tugas untuk dijadikan referensi guna meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Rakornis ini juga bertujuan menciptakan keseragaman pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Militer serta menguatkan soliditas, integritas dan koordinasi yang baik antar Polisi Militer dan Propam Polri serta Penegak Hukum lainnya sehingga mencegah terjadinya gesekan dan permasalahan antara prajurit TNI dan Polri serta masyarakat.
Diakhir sambutannya Kasum TNI berharap kepada para peserta Rakornis untuk menyampaikan berbagai ide cerdas dan inovatif demi kemajuan TNI. Disamping itu, manfaatkan forum Rakornis ini untuk menguatkan jalinan koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang harmonis guna menyamakan persepsi dan memantapkan sinergitas serta profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. (Mad/Puspen TNI)
Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Ketua Umum DPP INSA
sumbawanews.com,- Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. menerima courtesy call Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto bersama jajaran pengurus INSA di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Kunjungan ini dimaksudkan untuk bersilaturahmi sekaligus berkenalan dengan Kepala Bakamla RI yang baru beserta jajarannya. Dalam pertemuan yang hangat tersebut Laksdya Aan Kurnia, S.Sos., M.M. menyampaikan bahwa sesuai instruksi Presiden RI bahwa di masa mendatang Bakamla RI akan menjadi semacam single coast guard yang diberi kewenangan di perairan Indonesia. “Saat ini, regulasi terkait hal tersebut sedang dipersiapkan, dan Presiden berkeinginan bisa dipercepat sehingga betul-betul Indonesia memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla RI yang diberikan kewenangan di perairan nusantara,” ujar Laksdya Aan.
Pati berbintang tiga tersebut juga menjelaskan bahwa pada Jumat 21 Februari 2020 Menko Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD bersama Kepala Bakamla RI telah menyaksikan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebanyak 13 instansi dari Kementerian/Lembaga, PT. Pertamina, dan organisasi nelayan tentang Pengawasan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Laut Natuna Utara. Acara penandatangan naskah kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi khusus tingkat menteri pada tanggal 23 Januari 2020 yang membahas tentang rencana aksi pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara. “Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan di wilayah kedaulatan Indonesia dan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kita di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” pungkas Laksdya Aan.
Lebih lanjut Laksdya Aan juga menyampaikan rencananya untuk membuat jalur tol laut. Hal ini agar menghindari kejadian adanya kapal pesiar yang menabrak terumbu karang, seperti yang telah terjadi di Raja Ampat beberapa waktu lalu.
Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah di masa mendatang, termasuk adanya penyederhanaan aturan melalui Omnibus Law mengenai keamanan laut. Selain itu INSA juga mneyatakan siap bersinergi dengan Bakamla RI terkait program untuk mendukung kegiatan dunia usaha dari aspek jaminan keamanan di laut.
Turut serta mendampingi Kepala Bakamla RI dalam pertemuan tersebut antara lain: Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S.Irawan, S.E., M.M., Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla TSNB Hutabarat, M.M.S., Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI Laksda Bakamla Dade Ruskandar, S.H., M.H., Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Drs. Hariadi, S.H., dan Kepala UPH Bakamla RI Laksma Bakamla Parimin Warsito, S.H.
Kapusjianstra TNI Buka FGD Penyiapan Postur TNI di Kalimantan Timur
sumbawanews.com,- Kepala Pusat Pengkajian Strategis (Kapusjianstra) TNI Brigjen TNI Totok Imam Santoso. S.I.P., S.Sos., M.Tr. (Han) membuka Forum Grup Discussion (FGD) yang berlangsung selama satu hari dengan tema “Penyiapan Postur TNI di Kalimantan Timur Guna Mendukung Pengaman Ibu Kota Negara”, bertempat di Auditorium Pusjianstra TNI, Jl. Kebon Sirih No.42 Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Dalam sambutannya Kapusjianstra TNI mengajak para peserta FGD untuk mengkaji rumusan masalah tentang bagaimana penyiapan postur TNI dalam gelar kekuatan dan kemampuan TNI AD,AL dan AU yang terintegrasi di Kalimantan Timur guna mendukung pengamanan Ibu Kota Negara.
Brigjen TNI Totok Imam Santoso berharap dalam FGD ini nantinya dapat pencerahan lebih dalam dari para narasumber dan masukan dari para penanggap terkait dengan penyiapan postur TNI untuk mendukung pengamanan Ibu Kota Negara baru.
Dalam FGD tersebut diikuti dari perwakilan Deputi Pengkajian Hankam Unhan, Deputi Pengkajian Lemhannas, Banpeg Ususan Sosbud Deputi Pengembangan Wantannas, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam RI, dan pejabat terkait.
Pada FGD tersebut sebagai narasumber antara lain, Waasops Panglima TNI Marsma TNI Jorry S. Koloay, S.IP., M.Han., Paban I Jakrestra Srenad Kolonel Czi AS. Tarigan, Paban I Srena Kasal Kolonel Laut (P) Hudiarto Krisno Utomo, Paban II Jemen Srenau Kolonel Pnb Djoko Tjahyono, S.E., M.M., dan dipimpin oleh moderator Dorothea Sthallhani Jasi, S.T., M.Han. (Mad/Puspen TNI)
