(Puspen TNI).  TNI siap mengerahkan pasukan membantu Polri dalam pengamanan perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, termasuk turut serta membantu pengamanan arus mudik dan arus balik.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P melalui video conference bersama Menko Kemaritiman, Kapolri, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Dirut Pertamina, dan Dirut Jasa Marga kepada seluruh unsur pimpinan daerah se- Indonesia dalam rangka menghadapi Natal tahun 2017 dan Tahun Baru tahun 2018, di Ruang Pusdalsis lantai 5, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

Pada video conference tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan kepada seluruh jajaran Kotamaops TNI untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut dan melaksanakan koordinasi dengan aparat Kepolisian secara ketat di wilayah. “Semua operasi  telah dikoordinasikan dan disiapkan baik sebelum, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan kegiatan pengamanan berlangsung,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga mengatakan bahwa untuk mengantisipasi aksi serangan teroris, Pasukan Khusus TNI dari Satuan Gultor TNI siap untuk mengatasi ancaman terorisme dan mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang memungkinkan dilaksanakan kegiatan operasi. “Semuanya itu akan digerakan sesuai dengan operasi bantuan kepada Polri atas dasar permintaan,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan kembali bahwa seluruh kekuatan jajaran TNI yang ada di wilayah siap untuk membantu Polri dalam pengamanan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, serta melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian, sehingga pengamanan yang diinginkan bisa tercapai.

“Kita  akan tunjukkan bahwa TNI dan Polri bersama stakeholder lainnya solid untuk menangani permasalahan-permasalahan ke depan, diantaranya mensukseskan pengamanan perayaan Natal  25 Desember tahun 2017 dan Tahun Baru 2018. Kami (TNI) siap mendukung Polri,” tegas Panglima TNI. (Badar/Puspen TNI)

(Pen Konga XXIII-L/Unifil. Senin, 18 Desember 2017). Deputy Force Commander (DFC) Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) Majour General Shivaram Kharel, beberapa waktu lalu memimpin serah terima jabatan (sertijab) Komandan Satgas Indonesian Battalion (Dansatgas Indobatt) Konga XXIII/K-Unifil Letkol Inf Yudi Gumilar, S.pd kepada Dansatgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.I.P. dalam suatu upacara TOA (Transfer of Authority), bertempat di Rubb Hall Unifil HQ Naqoura, Lebanon.

Sertijab Dansatgas Indobatt Konga XXIII-K/Unifil Letkol Inf Yudi Gumilar, S.pd kepada Dansatgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil Letkol Inf Arfan Johan Wihananto S.I.P. ditandai dengan penyerahan Pataka dan Tongkat Komando, dan dilaksanakan bersamaan dengan satuan tugas lainnya yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda Unifil 2016-2017.  Sertijab ini menandakan bahwa Letkol Inf Arfan Johan Wihananto S.I.P. resmi menjabat sebagai Dansatgas Indobat Konga XXIII-L/Unifil 2017-2108.

Mengawali sambutannya, DFC Unifil Majour General Shivaram Kharel mengucapkan banyak terimakasih kepada Letkol Inf Yudi Gumilar S.pd dan seluruh anggota Satgas Indobatt Konga XXIII-K/Unifil yang telah banyak berkontribusi dalam tugas misi perdamaian di Lebanon, dan selamat datang kepada Letkol Inf Arfan Johan Wihananto S.I.P sebagai Dansatgas Indobatt yang baru.

“Kami percaya Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil di bawah pimpinan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto S.I.P. akan mampu berbuat lebih baik lagi selama menjalankan tugas di daerah misi ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Majour General Shivaram Kharel selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa atas nama Unifil secara umum mengapresiasi profesionalitas Kontingen Garuda  dan Indonesian Battalion khususnya, yang keberadaannya dirasakan langsung oleh masyarakat Lebanon.

Dengan selesainya sertijab tersebut, maka otoritas kendali operasional Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil akan bertugas mengontrol wilayah tanggung jawabnya (Area of Resposibility/AOR) di Lebanon Selatan seluas kurang lebih 112 Km, antara lain meliputi wilayah Adshit Alqusayr, Al Qantara, Ghandhuriyah, Az Ziqiyah, Deir Siriane, El Adesse, Rabbat Talame, Markaba, Tallusa, dan Houla.

Sementara itu, Dansatgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.I.P. menyampaikan bahwa menjadi perwakilan negara dalam suatu Peace Keeping Operation tidaklah mudah, namun sejalan dengan motto ‘Garuda Hebat’, kami akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan, profesionalisme serta disiplin sebagai modal dalam pelaksanaan setiap tugas serta menunjukkan moril dan etika yang santun khas Indonesia untuk menarik simpati masyarakat setempat. “Inilah modal kami agar bisa menjaga citra Indonesia pada umumnya dan TNI pada khususnya,” katanya usai melaksanakan kegiatan TOA.

Bagi Letkol Inf Arfan Johan Wihananto S.I.P, penugasan misi ke Lebanon bukan kali yang pertama dan sudah tidak asing lagi. Pada tahun 2009-2010, beliau pernah bertugas disana dan tergabung dalam Satgas Indobatt Konga XXIII-D/Unifil, dimana saat itu Letkol Inf Arfan berpangkat Kapten dan menjabat sebagai Kasiops Satgas. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI).  Terkait dengan pemberitaan di berbagai media massa  yang menyatakan bahwa  Panglima TNI menyetujui kasus pidana oknum militer akan diselesaikan di peradilan umum adalah TIDAK BENAR. Demikian ditegaskan Kapuspen TNI Mayjen TNI M.S. Fadhilah di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (16/12/2017).

Lebih lanjut disampaikan Kapuspen TNI Mayjen TNI M.S. Fadhilah bahwa pemberitaan yang dilansir oleh beberapa media TIDAK BENAR dan sudah diplesetkan redaksionalnya. “Adapun penjelasan Panglima TNI yang sebenarnya adalah Kita yang jelas siapa yang salah kita adili, rasa ​keadilan harus ada. Kita sedang bicarakan masalah harmonisasi antara KUHPM dan KUHP biar​ tidak ada pasal yang double. Dihukum di ​umum dituntut di militer. Tapi pada dasarnya kita akan tegakkan (hukum),” kata Kapuspen TNI.

Kapuspen TNI Mayjen TNI M.S. Fadhilah mengatakan  bahwa sesuai pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa peradilan militer berkedudukan setara dengan peradilan umum berada di bawah Makamah Agung RI.  Sampai saat ini TNI telah memiliki perangkat hukum yang sudah mapan dan mampu mewadai serta menangani segala persoalan hukum secara tepat dan berkeadilan.

“Institusi TNI merupakan organisasi yang memiliki kekhususan  dalam pelaksanaan tugasnya (lec spesialis), Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sampai saat ini masih berlaku dan belum ada perubahan sehingga tindak pidana yang dilakukan oknum TNI dilaksanakan di peradilan militer,” ungkap Mayjen TNI Fadhilah.

Terkait wacana tindak pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI di peradilan umum, Kapuspen TNI Mayjen TNI M.S. Fadhilah menjelaskan bahwa dalam prosesnya perlu dilaksanakan kajian khusus yang mendalam disertai dasar hukum yang jelas. Keberadaan peradilan umum dan peradilan militer sama-sama dijamin oleh konstitusi.

Kapuspen TNI mengatakan bahwa TNI sangat menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga TNI akan selalu menempatkan hukum sebagai Panglima. Terhadap oknum prajurit TNI yang berbuat dan bertindak indiplisiner dan melanggar hukum, maka akan diberi sanksi dan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Yakinlah bahwa apabila ada oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana akan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Semoga dengan pelurusan melalui klarifikasi ini tidak terjadi bias dan menimbulkan interprestasi yang keliru di masyarakat,” tutup Kapuspen TNI. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI). Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., hadir mendampingi Presiden RI Joko Widodo pada Apel Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia yang diikuti 20.000 orang pemuda dari Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) Nahdatul Ulama  dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (KOKAM) Muhammadiyah bertempat di Lapangan Siwa Taman Wisata Candi Prambanan, Sleman Yogyakarta, Sabtu (16/12/2017). (Badar/Puspen TNI)