sumbawanews.com,- Kaderisasi kepemimpinan merupakan proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin penganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan 500 peserta pendidikan Akademi Bela Negara (ABN) Nasdem, bertempat di Aula ABN, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2017).

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa tantangan nyata yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia ke depan semakin berat dan kompleks. Perlu penyiapan para pemuda menjadi kader-kader pemimpin dengan dibekali ilmu dan sikap mental yang nasionalis. “Penyelenggaraan ABN ini merupakan suatu langkah yang tepat bagi Nasdem guna penyiapan kaderisasi pemimpin,” tuturnya.

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa karakter pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dari dulu menjaga persatuan dan bergotong royong. “Untuk itu, jiwa individualis harus dikesampingkan dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan,” tegasnya.

Panglima TNI menekankan perubahan harus dilakukan dari sekarang yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan dan pada lingkup yang lebih luas yakni Negara Republik Indonesia. Perlu tekad kuat yang dilandasi keyakinan dan optimisme untuk memperbaiki kondisi yang ada. “Saya berharap impian ini menjadi kenyataan mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik,” katanya.

Diakhir ceramahnya, Panglima TNI mengingatkan agar peserta ABN Nasdem melakukan perubahan dengan sepenuh hati dan jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kelak menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan Negara Indonesia sebagai bangsa pemenang. (Ahmad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Bakamla RI nyalakan kembali api semangat Sumpah Pemuda melalui Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 tahun 2017 dipimpin Plt. Sestama Bakamla RI Marsma TNI Widiantoro, M.B.A., di halaman Gedung Perintis Kemerdekaan Kantor Bakamla RI, Jalan Proklamasi No. 65, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Selaku Inspektur Upacara, Marsma Widiantoro membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi, yang isinya mengajak para pemuda untuk mengingat kembali sejarah perjuangan para pemuda untuk mencapai Indonesia merdeka.

Dikatakannya, pada 28 Oktober 1928, 71 pemuda dari seluruh penjuru tanah air berkumpul di sebuah gedung jalan Kramat Raya untuk mengikrarkan diri sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Adanya jarak dan perbedaan latar belakang agama, suku, bahasa dan adat istiadat tidak menjadi halangan bagi para pemuda untuk bersatu demi cita-cita besar Indonesia, dan inilah yang disebut dengan “Berani Bersatu”.

Pidato tersebut juga mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan Bung Karno, “Jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir”. Tujuan yang dimaksud yaitu tujuan yang lebih besar, untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Melalui Perpres Nomor 66 tahun 2017, peta jalan kebangkitan pemuda Indonesia terus digelorakan. Bersama pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan sektor swasta, kita bergandengan tangan, bergotong royong melanjutkan api semangat Sumpah Pemuda 1928. Saatnya kita Berani Bersatu untuk Kemajuan dan Kejayaan Indonesia”, demikian akhir pidato Menpora yang dibacakan Plt. Sestama Bakamla RI.

Upacara yang diikuti oleh jajaran pimpinan dan pegawai Bakamla RI tersebut berlangsung dengan khidmat. Selaku Komandan Upacara yaitu Mayor Laut (S) Eka Yudha, pembaca UUD 1945 Yuhanes antara, S.Pd., dan Pembaca Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 Adi Bagus Murdianto, S.Pd. (Ahmad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- International Conference and Table Top exercise on Global Health Security tahun 2017 ini diikuti oleh 208 peserta yang terdiri dari 86 personel TNI, 104 orang dari negara peserta dan 18 orang dari WHO yang berlangsung selama 4 hari (23 s.d. 26 Oktober 2017) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017). Para pakar kesehatan militer dan sipil dalam kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu “The Jakarta Call to Action” untuk kerja sama militer dan sipil.

Dalam The Jakarta call to action untuk kerja sama milter dan sipil, Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting S., Sp.P, FCCP yang sehari-hari menjabat Kepala Medik RSPAD Gatot Soebroto menyampaikan pertama bahwa kesehatan dan keamanan tidak dapat dipisahkan dalam dunia yang saling terkait saat ini karena keamanan kesehatan nasional bergantung pada kontribusi semua pemangku kepentingan nasional yang relevan serta kolaborasi yang efektif antara kesehatan sipil dan militer (instansi keamanan lainnya seperti imigrasi dan penegakan hukum) sangat penting untuk pendekatan komprehensif dan menyeluruh terhadap kesiapan darurat kesehatan.

Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting juga mengatakan kolaborasi mengalahkan kompetisi, maksud dari kesepakatan ini adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya dapat menyebabkan duplikasi usaha, tumpang tindih peran, dan memberikan disinsentif untuk bekerja sama. Kolaborasi tidak hanya memastikan respons yang lebih efektif, namun juga memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Lebih lanjut dikatakan Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting, jangan menunggu krisis untuk berkolaborasi, inti dari kesepakatan ini yaitu krisis sering memberi kesempatan untuk menjalin kemitraan baru antara layanan kesehatan sipil dan militer, serta di antara pemangku kepentingan terkait lainnya. “Kesepakatan ini memfokuskan kepada bagaimana proses evaluasi eksternal bersama telah menjadi katalisator yang lebih kuat, terstruktur dan berkelanjutan untuk kolaborasi antara pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah dalam keamanan kesehatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Medik RSPAD Gatot Soebroto menyampaikan, tentukan peran dan tanggung jawab melalui rencana tindakan nasional untuk keamanan kesehatan, tujuan dari kesepakatan ini membentuk sebuah struktur koordinasi keseluruhan pemerintah menjadi rencana nasional terpadu. “Model ini telah diadopsi oleh 74% negara anggota yang hadir di Jakarta,” kayanya.

Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting juga menyampaikan bahwa bergabung dalam latihan kesiapsiagaan bersama dapat menjaga kolaborasi keamanan kesehatan dengan kuat, maksud dari kesepakatan ini kolaborasi memerlukan penyempurnaan dan pembaharuan rutin melalui latihan simulasi fungsional gabungan untuk membangun dan mempertahankan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan respons bersama yang efektif.

Diakhir kesepakatan tersebut, Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting mengatakan bahwa menjalin kemitraan strategis, inti dari kesepakatan ini adalah kemitraan internasional subregional, regional, dan global yang strategis antara instansi sipil dan militer, pemangku bidang kepentingan kesehatan, organisasi internasional, donor, LSM dan sektor swasta akan memainkan peran penting dalam memberikan keamanan kesehatan global.

Kegiatan Konferensi Internasional Kesehatan tahun 2017 yang diketuai Mayjen TNI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI sebagai Ketua Organisasi International Committee Military Medicine (ICMM) yang sehari-hari menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto. (Ahmad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Delegasi Bakamla RI dipimpin Plt. Sestama Marsma TNI Widiantoro, M.B.A. menghadiri Pertemuan High Level Meeting (HLM) of the Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) ke-13 di Islamabad, Pakistan, Kamis (26/10/2017).

Dalam acara yang berlangsung sejak 24 Oktober tersebut Bakamla RI mewakili Indonesia, yang merupakan salah satu lead pilar dibidang Capacity Building selain Jepang dan Malaysia, berkesempatan mempresentasikan hasil kegiatan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) dan kegiatan Law of the Sea and Maritime Enforcement Training 2017.

Acara secara resmi dibuka Selasa (24/10) oleh Perdana Menteri (PM) Pakistan Shahid Khaqan Abbasi. PM Pakistan menekankan bahwa ketergantungan ekonomi dunia melalui laut semakin meningkat dimana telah menjadikan keselamatan dan keamanan sumber daya kemaritiman dan sea lines of communication menjadi sangat penting. Maka dari itu, HACGAM telah menjadi forum yang stategis guna mensinergikan upaya Coast Guard dan Instansi Keamanan Laut sipil dalam menjaga keselamatan dan keamanan laut di kawasan Asia serta memberikan ruang untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman terhadap isu-isu keamanan maritim.

Lebih lanjut PM Pakistan juga menyampaikan bahwa setelah serangan teroris 9/11, perhatian terhadap keamanan di darat maupun di laut telah menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan ketergantungan yang besar antara gangguan di laut di satu wilayah dapat berimbas ke wilayah lainnya di dunia. Isu-isu di wilayah laut seperti terrorisme, pembajakan/piracy, penyelundupan gelap narkotika dan senjata, perdagangan manusia, illegal fishing, serta kerusakan lingkungan laut telah menjadi perhatian seluruh negara di dunia. PM Pakistan yakin, anggota-anggota HACGAM dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan ancaman di laut, dan menurutnya pula, hal-hal yang dihasilkan dalam forum HACGAM akan sangat berguna untuk mencapai tujuan bersama yaitu keamanan laut di kawasan.

Pertemuan HLM HACGAM ke-13 di pimpin Director General Pakistan Maritime Security Agency (PMSA), Rear Admiral Jamil Akhter Raja selaku Chairmen. Acara dihadiri anggota HACGAM yang merupakan Coast Guard atau Instansi Keamanan Laut Sipil dari Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Filipina, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam. Selain itu turut serta Turkey sebagai Observer dan Bahrain sebagai undangan.

Beberapa agenda yang dibahas pada pertemuan ini antara lain laporan dari masing-masing Lead Pillar kerja sama yaitu India untuk Pilar SAR, Filipina untuk Pilar Environmental Protection, Jepang dan Korea Selatan untuk Pillar Controlling Unlawful Act at Sea, serta Jepang, Malaysia dan Indonesia untuk Pilar Capacity Building. Selanjutnya pertemuan juga menghasilkan beberapa hal yaitu diterimanya Turkish Coast Guard dan Thai MECC menjadi anggota HACGAM, diterimanya proposal untuk pembentukan Working Group, disepakatinya mekanisme pertukaran informasi berbasis Web bagi anggota-anggota HACGAM dan beberapa inisiatif-inisiatif baru dalam kerangka kerja sama HACGAM.

Indonesia selaku salah satu Lead Pillar Capacity Building, diwakili Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional Bakamla RI Hudiansyah Is Nursal, S.H., MILIR mempresentasikan hasil kegiatan Maritime Security Desktop Exercise yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dan kegiatan Law of the Sea and Maritime Enforcement Training yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kontribusi nyata dari Bakamla RI bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota-anggota HACGAM.

Disampaikan pula oleh Marsma Widiantoro pada pertemuan ini, Bakamla RI selaku leading agency keamanan laut di Indonesia akan terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam rangka peningkatan kerja sama sesuai tujuan HACGAM yaitu “menjaga dan memastikan laut yang lebih aman dan bersih di Asia untuk masa depan bersama”.

Turut hadir sebagai anggota delegasi Indonesia antara lain Direktur Kerja Sama Bakamla RI, Sandi S.H., M.H.; Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Bakamla RI, Satya Pratama, S.Sos., M.Sc., Kabag Kerja Sama Direktorat Polisi Perairan Baharkam Polri, Kombes Pol. Triyono Wibowo; dan Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional Bakamla RI Hudiansyah Is Nursal, S.H., MILIR. (Ahmad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, SpM (K) menutup secara resmi International Conference and Table Top Exercise on Global Health Security 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Menkes RI Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, SpM (K) dalam sambutannya mengatakan bahwa dunia telah mengalami dan menyaksikan ancaman keamanan kesehatan yang semakin meningkat dari berbagai jenis infeksi seperti Ebola, MERS CoV, H1N1, Zika dan juga bahaya infeksi, termasuk potensi bahaya kimia, biologi, radiasi, dannuklir (CBRN). “Beberapa di antaranya menyebabkan kerugian besar, dalam hal kehidupan manusia, aspek sosio-ekonomi, politik serta kesejahteraan terkait dengan efek yang seringkali melampaui batas-batas nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut Menkes RI mengatakan bahwa kesiapsiagaan kesehatan nasional dan regional masih sangat tidak memadai, dengan hanya sepertiga negara yang saat ini memenuhi persyaratan minimum Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) 2005. “Situasi ini membutuhkan perhatian institusional yang mendesak dan kebijakan terpadu dari tingkat nasional sampai global,” katanya.

Disisi lain Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, SpM (K) mengungkapkan Joint External Evaluation (JEE) yang dikembangkan oleh WHO, merupakan salah satu tonggak utama dalam mencapai tujuan kita. Penilaian JEE telah dilakukan di hampir negara untuk mengidentifikasi kesenjangan negara dan memungkinkan negara-negara memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dalam sistem keamanan kesehatan agar lebih siap menghadapi ancaman kesehatan pandemi, Indonesia sedang mempersiapkan untuk melakukan penilaian JEE pada akhir November 2017.

Menkes RI menyampaikan bahwa peserta konferensi telah memulai kemitraan dan berkolaborasi dengan visi yang sama, dunia yang aman akan aman dari ancaman kesehatan masyarakat global. “Hal ini dapat dicapai dengan komitmen yang kuat, serta kerjasama erat antara sektor kesehatan masyarakat dan sektor non-kesehatan yang relevan seperti transportasi, pertanian, pendidikan dan keamanan termasuk dinas kesehatan militer,” tegasnya.

Diakhir amanatnya Menkes RI Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, SpM (K) berharap dalam tiga hari terakhir ini, kita dapat membangun komitmen kuat serta berbagi tujuan, tanggung jawab dan yang terpenting bagi kekuatan gabungan yang berkontribusi terhadap pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk Kesehatan dan pelaksanaan IHR yang dipercepat.

“Saya juga berharap Prinsip Panduan antara kesehatan masyarakat dan kesehatan militer dapat ditetapkan untuk melindungi, mencegah, mendeteksi dan menanggapi kejadian kesehatan masyarakat global di masa depan dari wabah yang terjadi secara alami, disengaja atau disengaja,” pungkasnya.

Hadir pada acara penutupan konferensi diantaranya Director Country Health Emergency Preparedness and International Health Regulation World Health Emergency Programme WHO Dr. Guenael Rodier, Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS (K), Karumkit RSPAD Gatot Soebroto Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K), Wakapuspkes TNI Laksma TNI drg Andriani, Sp.OT, Kadiskesal Laksma TNI drg. RA.Nora Lelyana, M.Kes, Kepala Medik RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting, Sp.P., FAACP dan pejabat jajaran Kementerian Kesehatan RI. (Ahmad/Puspen TNI)