sumbawanews.com, Bakamla RI bersama BNN akan bekerja sama membentuk desa maritim bersih narkoba (bersinar). Pembentukan desa maritim bersinar ini diharapkan bisa memutuskan mata rantai peredaran narkoba yang sudah sampai ke desa-desa maritim.
Demikian hasil kesepakatan dalam rapat bersama antara Bakamla dan BNN di ruang rapat Bakamla lt. 2 Markas Besar Bakamla RI, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi No.56, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2019).
Rapat dipimpin Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Eli Susiyanti, S.H., M.H,. M.M., sedangkan dari BNN hadir Kasubdit Ketenagakerjaan BNN Dian Anggraeni, S.E., Kasi Instansi Pemerintah BNN R. Dea Rhinofa, S.H., M.H., beserta staf.
Pembentukan desa maritim bersinar ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Kriteria pembentukan desa maritim bersinar berdasarkan hasil kajian akademis oleh Universitas Padjajaran (UNPAD) diantaranya berlandaskan rawannya jalur penyelundupan narkoba melalui laut, kemudian adanya potensi masyarakat untuk berpartisipasi memerangi peredaran narkoba.
“Desa yang akan diterapkan sebagai desa maritim bersinar dalam waktu dekat adalah di Kabupaten Nunukan. Bakamla akan mensosialisasikan mengenai keamanan dan keselamatan laut serta partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka pemahaman pencegahan gangguan keamanan laut di wilayah mereka sedangkan BNN akan mengisi kegiatan seperti penyuluhan P4GN, tes urine, kegiatan anti narkoba dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penyelundupan narkoba melalui jalur laut”, ujar Eli.
Eli menjelaskan pula bahwa pembentukan desa maritim bersinar tersebut juga akan melibatkan STIP Jakarta yang akan memberikan Diklat pemberdayaan masyarakat desa maritim Basic Safety Training kapal layar motor dan Kemendes    untuk pengalokasian dana dalam membentuk kelompok Potensi Maritim (Poksimar).
“Melalui kerjasama dan pemberdayaan masyarakat ini, besar harapan upaya pemberantasan penyelundupan dan peredaran narkoba dapat teratasi. Karenanya mari kita bersama perangi narkoba”, kata Dian Anggraeni 

sumbawanews.com,- Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kepala Pusat Pembinaan Mental (Kapusbintal) TNI, Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Yayasan Ponpes Tahfidz Qur’an Sunan Gunung Djati Cirebon, KH. Tubagus Ahmad Furqon Manduraraja yang didampingi oleh KH. Imam Ibrahim, Ust. Lutfi Ubai Dillah, Ust. Fikri Mubarak, Ust. H. Hadist dan Ny. Lif Nasihatul Ummah, bertempat  di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/4/2019). Mad/Puspen TNI

sumbawanews.com,- Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., meninjau langsung latihan Penanggulangan Terorisme Satgultor TNI TA 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (9/4/2019).

Latihan Penanggulangan Terorisme melibatkan sekitar 500 prajurit dari tiga pasukan khusus TNI, terdiri dari Satuan-81  Kopassus TNI AD, Detaseman Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL dan Satbravo-90 Paskhas TNI AU.

Latihan Satgultor TNI TA 2019, mengangkat tema “Satgultor TNI Melaksanakan Penanggulangan Aksi Terorisme di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”.

Tujuan dari latihan ini adalah untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI untuk melaksanakan operasi penanggulangan terorisme dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman terorisme yang diperkirakan kemungkinan akan terjadi.

Setelah selesai meninjau Latihan Satgultor TNI,  Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di hadapan awak media mengatakan bahwa TNI beserta jajarannya tetap komitmen dan siap mengamankan Pemilihan Legislatif (Pilleg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.

“TNI akan Netral dalam pelaksanaan Pilleg dan Pilpres tahun 2019 dan siap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu UUD 1945 dan menggangu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI.

“Ingat !!! Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bentengnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi TNI, NKRI Harga Mati,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Korps Marinir (Dankormar), Mayjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han) selaku Direktur Latihan (Dirlat) mengatakan bahwa salah satu latihan yang dilaksanakan adalah mekanisme perencanaan yang diawali dengan kegiatan hubungan antara komandan dan staf, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi di lapangan.  “Di sini kita uji kemampuan teknis dan taktis dari semua elemen yang terlibat di situ,” ucapnya.

“Pasukan yang dilatih disini siap untuk digerakkan setiap saat atas perintah Panglima TNI apabila ada kasus-kasus yang terjadi sebenarnya,” katanya. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Dalam penanganan Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Bakamla tidak mengambil kewenangan instansi lain, namun penanganan keamanan dan keselamatan secara sinergi, koordinasi serta terintegrasi.
Hal itu terkandung dalam draft Perpres tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, yang dibahas dalam rapat inventarisasi masalah rancangan Perpres tentang kebijakan nasional yang diadakan oleh Kemenko Polhukam, di Hotel Izi Bogor, Jumat (5/4/2019).
Rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum, Heni Susilo Wardoyo, S.H., M.H dan menghadirkan Narasumber Direktur Kebijakan Kamla Bakamla,  Laksma Bakamla Agung Endrawan, S.H, M.H., ini dihadiri perwakilan kementerian / lembaga diantaranya dari KemenkumHam, KKP, Setneg, Setkab dan pejabat Kemenko Polhukam.

Ada beberapa hal yang disampaikan Laksma Endrawan selaku nara sumber yaitu, pertama, bahwa penyusunan Perpres Kebijakan Nasional tentang Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah amanat UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sehingga harus dilaksanakan, kedua, Draft Perpres tersebut tidak mengambil kewenangan instansi lain, namun penanganan keamanan dan keselamatan secara sinergi, koordinasi serta terintegrasi. Yang ketiga, bahwa Draft Perpres yang disusun Bakamla setelah dikaji lebih lanjut dari aspek kelembagaan, aspek materi dan aspek hukum tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan bahkan saling melengkapi.
Sementara itu, para peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa instansi itu umumnya mendukung penyusunan rancangan Perpres ini karena merupakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 
Selanjutnya disimpulkan hal-hal penting, yaitu terkait ketentuan UU 32/2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 62 huruf a dan Pasal 64 yang mengamanatkan pembentukan Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam bentuk Perpres perlu diimplementasikan agar penanganan yang dilaksanakan masing – masing instansi terkait dapat dilaksanakan secara terukur dan jelas dan Bakamla diharapkan dapat mengkoordinasikan penyusunan substansinya bersama instansi terkait. Selain itu, permohonan izin prakarsa perlu disetujui untuk diajukan oleh Bakamla kepada Presiden RI. Yang tak kalah pentingnya, diskusi tersebut menyepakati bahwa substansi yang akan diatur dalam Perpres tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia tidak disusun secara sepihak, melainkan disusun secara komprehensif dengan melibatkan seluruh instansi terkait.