Home Berita Tangani Illegal Logging dan Illegal Mining, Ketua Komisi II: Penting Koordinasi Top-Down...

Tangani Illegal Logging dan Illegal Mining, Ketua Komisi II: Penting Koordinasi Top-Down dan Kolaborasi Semua Pihak

Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Berlian Rayes, Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, mengungkapkan, penanganan illegal logging dan illegal mining tidak bisa dilakukan pihak saja. Sehingga diperlukan kolaborasi semua pihak dan koordinasi dari atas ke bawah.

“Penanganan hutan sekarang diambil alih di pemprov, sehingga kabupaten tidak punya kewenangan. tapi yang namanya tanggungjawab, tetap ada koordinasi. Ini perlu atensi kita bersama, karena ini kan mengancam sumber air, erosi dan bencana. Itu sudah terbukti terjadi akhir-akhir sering terjadi karena illegal logging dan illegal mining itu,” kata Berlia Rayes, di DPRD Sumbawa, Rabu (29/11).

Baca Juga: Terkait Pertambangan Rakyat, Segera Dibentuk Satgas

ia mengungkapkan, untuk menangani persoalan hutan, pemerintah provinsi melalui Dinas LHK memiliki keterbatasan. Termasuk penempatan personel yang tidak seimbang dengan luas yang menjadi tanggungjawabnya.

“Makanya, perlu ada koordinasi semua pihak. TNI, Polri dan lainnya untuk bersama-sama memberikan pengertian kepada masyarakat,” ucapnya.

Ditekankan, jika terjadi pembiaran, akan mengakibatkan kehancuran dan kerugian bersama. “Kalau ada pembiaran, ya akan terjadi kehancuran dan kerugian bagi kita semua. dan itu akan susah dan panjang proses recoverynya. Dan akan merusak pembangunan yang ada. Misalnya jalan sudah dibikin bagus-bagus, bisa rusak,” jelas dia.

Baca Juga: Anggota DPRD Sumbawa: Kami Akan Teriak Keras Tentang Illegal Logging, Illegal Mining dan Dugaan WNA Illegal

Menurutnya, pemerintah provinsi sangat perlu untuk melibatkan pemerintah kabupaten/kota untuk menganani persoalan hutan. “”Sangat Perlu. Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, terbukti. Sehingga perlu ada kerjasama dengan para pihak, termasuk dengan pemerintah daerah. Disini ada dinas LHK. Dampak lingkungan hidupnya yang menjadi point, sehingga (Dinas) LHK bisa masuk dalam penanganan hutan tersebut.

selain itu, juga diperlukan koordinasi bersifat Top-Down, kerjasama dan kesadaran semua pihak. Baik masyarakat, aparat, dan pemerintah untuk bersama-sama menangani persoalan hutan.

“Menjelang musim hujan, perlu kewaspadaan semua pihak untuk menjaga sumber air, mata air,” harap dia. (Using)

Previous articleBanggar Dewan Minta Pemda Beri Atensi 13 Usulan
Next articlePanglima TNI Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023
Kami adalah Jurnalis Jaringan Sumbawanews, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.