Sumbawanews.com,- Pada Senin, 24 Agustus 2026, I.League secara resmi melahirkan PT Liga Utama Indonesia (PT LUI) untuk mengelola kompetisi Championship, memisahkan pengelolaannya dari Liga 1 yang tetap diurus oleh I.League. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS Luar Biasa di Jakarta, yang dihadiri jajaran direksi dan komisaris PT LUI. Dengan terbentuknya entitas baru ini, dua liga utama Indonesia kini memiliki operator terpisah, masing-masing dengan struktur kepemilikan dan tata kelola bisnis yang mandiri.
PT LUI akan bertanggung jawab atas pengelolaan Pegadaian Championship dan EPA Championship. Kepemilikan saham PT LUI berbeda dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB/I.League). Jika LIB dimiliki 99% oleh 18 klub dan 1% oleh PSSI, maka PT LUI dimiliki 50% oleh PT LIB, dan sisanya 50% dibagi rata di antara 20 klub yang berkompetisi di Championship. Perubahan ini merupakan realisasi dari wacana yang pertama kali diusulkan sejak Maret 2023 dalam Sarasehan PSSI di Surabaya, yang bertujuan agar I.League fokus pada liga utama sementara Championship bisa berkembang secara mandiri dari segi bisnis dan operasional.
Dalam RUPS LB, perubahan susunan komisaris juga disetujui. Sadikin Aksa, yang sebelumnya mewakili pemilik saham PT LIB, kini didampingi oleh komisaris independen Amir Burhanuddin, yang mewakili klub Deltras. Sementara itu, jajaran direksi tetap dipimpin oleh Ferry Paulus sebagai Direktur Utama dan Asep Saputra sebagai direktur. Selain struktur kepemimpinan, RUPS juga menyetujui rencana jumlah pertandingan, agenda kegiatan, dan aspek bisnis Championship untuk periode mendatang.
Advisor I.League Budiman Dalimunthe menjelaskan, pembentukan PT LUI adalah kelanjutan dari keputusan Kongres PSSI 2023 yang menetapkan adanya badan hukum terpisah untuk liga kedua—yang sebelumnya dikenal sebagai Liga 2 dan kini bernama Championship. “Selama ini Championship masih berinduk ke PT LIB. Dengan PT LUI, perlahan tapi pasti, entitas bisnisnya terpisah, jelas, dan mandiri,” ujarnya. Ia menambahkan, pemisahan ini memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan yang lebih transparan, baik dalam hal dividen maupun kerugian, sekaligus memperkuat struktur tata kelola sepak bola nasional.
