Sumbawanews.com,- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan misi diplomasi finansial ke China dan Inggris pada pertengahan Juni 2026, guna memperluas basis investor global untuk instrumen surat utang Indonesia. Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan negara dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional.
Pada 16 Juni, Purbaya akan tiba di Beijing untuk mempromosikan rencana penerbitan Panda Bond—surat utang berdenominasi yuan yang diterbitkan oleh pemerintah asing di pasar China. Ia menegaskan, instrumen ini dianggap lebih menarik dibandingkan Dim Sum Bond lantaran likuiditas yang lebih dalam dan minat investor institusional Tiongkok yang terus meningkat. Penerbitan Panda Bond ditargetkan terealisasi pada Juni 2026, setelah persiapan teknis dan regulasi selesai dipantau oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Setelah dari China, Menteri Keuangan akan melanjutkan perjalanan ke London, pusat keuangan global, untuk bertemu dengan lembaga investasi internasional, termasuk dana pensiun dan manajer aset besar. Di sana, ia akan menekankan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia—dari stabilitas makroekonomi hingga reformasi struktural yang konsisten—sebagai jaminan bagi keamanan investasi dalam Surat Berharga Negara (SBN).
Langkah ini sejalan dengan dorongan Bank Indonesia untuk memperdalam pasar valuta asing domestik melalui penerbitan instrumen berdenominasi renminbi. Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono sebelumnya menyatakan, Panda Bond tidak hanya membuka akses ke modal murah dari Tiongkok, tetapi juga memperkuat posisi renminbi sebagai mata uang alternatif di pasar keuangan Indonesia.
Sebagai bagian dari strategi dua arah, Purbaya juga membuka peluang bagi pemerintah Tiongkok untuk menerbitkan obligasi di Indonesia, menciptakan sinergi pembiayaan lintas batas. Sementara itu, BI terus mengembangkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan memperluas penawaran SBN di pasar offshore, agar likuiditas rupiah dapat diserap oleh investor global tanpa mengganggu stabilitas domestik.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun arsitektur keuangan yang lebih resilien, inklusif, dan berorientasi pada pasar global—bukan hanya sebagai penerima modal, tetapi sebagai mitra strategis dalam ekosistem keuangan internasional.
