Sumbawanews.com,- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari lingkaran teratas pemerintahan. Dalam keterangan resmi di kompleks MPR/DPR, Jakarta, pada Sabtu, 6 Juni 2026, Prasetyo menekankan bahwa Presiden tak henti-hentinya mengingatkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi, baik dalam bentuk nyata maupun budaya yang mengakar.
“Berulang kali Pak Presiden menyampaikan bahwa tugas berat kita adalah melawan korupsi—bukan hanya sebagai hukum, tapi sebagai komitmen moral,” ujar Prasetyo. Ia menambahkan, pesan itu bukan sekadar retorika, melainkan arahan tegas yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, mulai dari rapat kabinet hingga pertemuan tertutup dengan para menteri.
Pernyataan ini muncul di tengah gempa kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat tinggi negara. Kejaksaan Agung baru saja menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan izin tinggal warga negara asing, yang diduga terjadi saat ia menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023–2024.
Prasetyo menegaskan, kejadian ini bukanlah alasan untuk meragukan komitmen pemerintah, melainkan bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam. “Harus dimulai dari kita—dari jajaran pemerintah yang sedang diberi amanah. Jika kita tidak bersih, bagaimana kita bisa menuntut kebersihan dari yang lain?” tanyanya.
Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mendorong reformasi struktural dan budaya organisasi di seluruh kementerian dan lembaga. “Bukan hanya soal hukuman, tapi soal perubahan sikap. Presiden ingin kita semua berbenah, bukan hanya karena takut tertangkap, tapi karena sadar bahwa korupsi merusak fondasi negara,” ujar Prasetyo.
Kasus Dadan dan Silmy, meski terjadi di masa lalu, menjadi ujian nyata bagi keberanian pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Keduanya telah dicopot dari jabatannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka—langkah yang dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak akan melindungi siapa pun, sekalipun pernah menjabat tinggi.
Di tengah tekanan publik dan sorotan media, Prasetyo menutup pernyataannya dengan nada tegas: “Korupsi bukan masalah teknis. Ini masalah karakter. Dan Presiden ingin kita semua punya karakter yang tak bisa dibeli.”
Dengan demikian, pernyataan Presiden Prabowo bukan sekadar respons terhadap kasus terbaru, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun pemerintahan yang berintegritas—dari puncak, hingga ke akar rumput.
